Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) telah menggelar hearing antara komisi-komisi dengan OPD mitra di lingkup Pemerintah setempat selama dua hari.
Sayangnya, rapat dalam rangka membahas kegiatan OPD yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon sementara (KUA/PPAS) rancangan APBD induk Papua Barat tahun 2026 tanpa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Hal ini mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPRP PB.
Wakil Ketua Komisi III DPRP PB Aloysius Siep, S.E meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja segera menyerahkan RKA untuk dibahas secara rinci.
Hal ini berkaitan juga dengan temuan adanya pemangkasan anggaran di hampir semua organisasi perangkat daerah Pemerintah daerah setempat.
Pihaknya menegaskan bahwa Komisi III telah meminta seluruh OPD menyerahkan RKA untuk dianalisis lebih detail sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan.
“RKA-nya masih dalam proses. Kami minta segera dikumpulkan supaya bisa dilihat lebih rinci semua item kegiatan di masing-masing OPD,” tegas Aloysius Siep kepada wartawan disela-sela hearing bersama mitra kerjanya di Hotel Vitta Manokwari, Kamis (4/12/2025).
Mantan Presiden mahasiswa Universitas Papua itu menjelaskan bahwa selama dua hari rapat, masing-masing OPD melaporkan adanya pengurangan anggaran, bahkan pada kegiatan yang bersifat wajib. Namun menurut Siep, beberapa program tidak seharusnya dihilangkan.
“Banyak hal yang disampaikan OPD, terutama soal pengurangan anggaran. Ada hal-hal wajib yang sebenarnya tidak boleh ditiadakan. Tapi ini semua masih pagu indikatif,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga memberi perhatian khusus kepada Biro Umum terkait kondisi fisik Kantor Gubernur Papua Barat. Aloysius mengatakan bahwa banyak bagian kantor yang mengalami kerusakan dan perlu pemeliharaan segera.
“Kami lihat kondisi Kantor Gubernur sangat disayangkan. Atap, keramik, pengecatan, lampu listrik, sampai lift itu wajib diperhatikan. Ini ikon daerah, jadi pemerintah harus serius menanganinya”, tegasnya.
Komisi III menyatakan pembahasan akan dilanjutkan esok hari setelah seluruh dokumen RKA diterima.
Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Komisi I, II, dan IV untuk memastikan program hasil aspirasi masyarakat bisa masuk dalam pembahasan anggaran.
“Usulan masyarakat harus diperhatikan, terutama yang sangat urgen. Kami akan koordinasi antar komisi untuk memastikan semua aspirasi bisa terakomodasi,” pungkasnya.
RED
