Koreri.com, Manokwari – Pasca pembukaan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun 2026, DPR Provinsi Papua Barat (DPRP PB) mulai menggelar hearing bersama OPD mitra lingkup Pemerintah provinsi (Pemprov) setempat.
Hearing Komisi bersama OPD mitra berlangsung di Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu (3/12/2025).
Wakil Ketua I DPRP PB Petrus Makbon, S.H menegaskan, hearing komisi bersama OPD ini bertujuan untuk memastikan kegiatan yang diprogramkan tersebut menyentuh langsung kepada masyarakat.
“Kita akan mengecek setiap program-program setiap OPD harus menyentuh kepada rakyat,” ujarnya kepada wartawan di Manokwari.
Dijelaskan politisi PDI Perjuangan ini, setelah hasil hearing komisi legislatif dengan eksekutif sudah tepat sasaran maka dilanjutkan dengan rapat bersama persetujuan dokumen KUA/PPAS induk 2026.
Makbon menyebutkan, kesepakatan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tergantung hasil hearing Komisi dan OPD.
“Kalau program OPD yang belum menyentuh dan tepat sasaran maka dipastikan belum ada kesepakatan KUA/PPAS APBD 2026,” pungkasnya.
KENN
