Koreri.com, Sorong – Komunitas Koalisi Kontraktor Asli Papua Republik Indonesia (KK Papua RI) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong mengawasi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah setempat.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang diserahkan kepada Kejari Sorong, Jumat (20/11/2026), menyusul adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai berpotensi merugikan kontraktor asli Papua.
Langkah tersebut juga dilakukan tepat sehari sebelum momen peringatan Hari Otonomi Khusus Papua ke 25 Tahun, 21 November 2026.
Koordinator KK Papua RI Decky Mambraku Patyanan melalui keterangan persnya yang diterima media ini, Sabtu (21/11/2026) mengatakan pihaknya merasa belum mendapatkan perlakuan yang adil dalam pembagian pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik pada 2025 maupun sepanjang tahun anggaran 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung sejak tahun sebelumnya dan kembali dirasakan para pengusaha asli Papua hingga saat ini.
“Kami menduga ada ketidakadilan dalam pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, bahkan terdapat indikasi KKN dalam proses pembagian pekerjaan. Dampaknya, kami sebagai kontraktor asli Papua merasa menjadi pihak yang dirugikan,” tegas Decky Mambraku.
Atas kondisi tersebut, KK Papua RI menyampaikan empat permintaan kepada Kejari Sorong.
Pertama, meminta Kejari Sorong memanggil seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov PBD untuk memberikan penjelasan secara transparan mengenai pembagian paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025 dan 2026.
Permintaan itu, kata Decky didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, informasi mengenai penggunaan anggaran dan distribusi pekerjaan Pemerintah merupakan hak publik yang harus dapat diakses secara terbuka.
Kedua, KK Papua RI meminta aparat Kejaksaan mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti adanya praktik KKN, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Ketiga, mereka meminta Kejari Sorong memanggil Kepala Badan Keuangan PBD untuk mengklarifikasi informasi mengenai kemungkinan adanya pengembalian anggaran daerah ke pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025.
Mambraku menegaskan, pihaknya menginginkan kejelasan mengenai informasi tersebut agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau memang tidak ada pengembalian anggaran, tentu kami mengapresiasi pemerintah provinsi. Namun, jika benar ada anggaran yang dikembalikan, kami meminta penjelasan terbuka kepada publik mengenai penyebab dan mekanismenya,” cetusnya.
Keempat, KK Papua RI meminta Kejari Sorong turut melakukan monitoring terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2026, terutama agar pelaksanaan program dan pengadaan pemerintah dapat memberikan ruang yang adil bagi pengusaha asli Papua.
Mereka berharap, pengawasan tersebut dapat mendorong transparansi sekaligus memastikan pengusaha asli Papua memperoleh kesempatan yang proporsional dalam pembangunan daerah.
Ia menyebutkan, pihaknya dijadwalkan bertemu langsung dengan Kepala Kejari Sorong pada Senin mendatang untuk menyampaikan aspirasi dan menjelaskan sejumlah persoalan yang mereka temukan.
“Kami berharap Kejari Sorong dapat merespons permintaan ini dan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum. Keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola, digunakan, serta siapa saja yang menerima manfaatnya,” tegas Mambraku.
KK Papua RI berharap, langkah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha asli Papua dalam pembangunan di Provinsi PBD.
KENN











