Koreri.com, Timika – Bupati Johannes Rettob resmi melantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka (Selter) dan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika di Aula Pusat Pemerintahan (Puspem) Gedung A, Kamis (15/1/2026).
Turut hadir Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Pimpinan OPD, Forkopimda dan tamu undangan lainnya.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kinerja pelayanan publik di awal tahun 2026.
Enam pejabat Pimpinan Tinggi Pratama definitif hasil seleksi terbuka (Selter) yang dilantik.
1. Santy Sondang, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
2. Herry Onawame, Asisten 3 Bidang Adminstrasi Umum.
3. Johana Arwam, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika.
4. Yan Selamat Purba, Kepala Diskominfo Mimika.
5. Michael Ranwarin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika.
6. Hasan Kemong, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika.
Delapan Jabatan Pelaksanaan tugas (Plt) masing-masing
1. Plt. Elisabeth Cenawatin, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Plt Kepala BPBD, Agustina Rahaded
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Viron Balinol Mom.
4. Plt Kabag Umum, Frans Kambu.
5. Plt Badan Riset dan Inovasi Daerah, Slamet Sutedjo.
6. Plt Kepala Badan Kesbangpol, Alfasiah
7. Plt Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah, Bernard Dominggus
8. Plt. Sekretaris Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, Daniel Orun.
Dalam sambutannya, Bupati Mimika mengatakan bahwa perubahan jabatan, pergeseran jabatan dan pergantian jabatan adalah hal yang lumrah.
“Kita harus butuh penyegaran. Mungkin saat ini bapak ibu belum mendapat kesempatan. Teruslah mencoba,mungkin masih ada kesempatan di waktu berikutnya,” kata Bupati Johannes Rettob.
Tak lupa Bupati pun menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.
“Kita harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, jujur dan bertanggungjawab demi terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional, jujur dan berintegritas,” ujarnya.
Dijelaskan bahwa seluruh pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan berbasis evaluasi kinerja.
Setiap pejabat yang menduduki jabatan struktural dituntut bekerja profesional karena jabatan merupakan amanah yang melekat dengan tanggung jawab besar.
“Kami secara konsisten dan berkelanjutan melakukan evaluasi. Tidak ada pengangkatan jabatan tanpa proses. Semua melalui mekanisme dan tahapan yang jelas,” tegas Bupati.
Ia menekankan bahwa jabatan bersifat terbuka dan umum, sehingga setiap aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mendudukinya.
Mutasi, rotasi, maupun pergeseran jabatan merupakan bagian dari manajemen birokrasi yang wajar guna menjaga dinamika dan penyegaran organisasi.
Seiring adanya pergeseran dan kekosongan jabatan, Pemda melantik sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) sebagai langkah menjaga kesinambungan pelayanan publik.
Penunjukan Plt dilakukan sementara hingga pengisian jabatan definitif melalui seleksi terbuka.
Pembentukan 2 OPD Baru
Bupati juga mengumumkan pembentukan dua perangkat daerah baru, yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Pembentukan kedua perangkat daerah ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah serta memperoleh pengesahan, registrasi, dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Pembentukan dinas ini merupakan pengembangan organisasi. Selama ini urusan kebudayaan masih tergabung dengan bidang lain. Ke depan, kami ingin fokus mengelola potensi budaya dan pariwisata daerah secara khusus dan profesional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penunjukan Kepala Dinas Dukcapil sebagai Plt BRIDA dilakukan dengan pertimbangan kesinambungan fungsi perencanaan dan riset yang erat kaitannya dengan visi dan misi pemerintah daerah.
Untuk perangkat daerah yang baru dibentuk, pejabat terkait ditugaskan menyiapkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, personel, serta seluruh kebutuhan administratif dan teknis.
Masa penugasan Plt diperkirakan berlangsung satu hingga dua bulan sebelum dilakukan pengisian jabatan secara definitif.
“Setelah semua persiapan rampung, jabatan-jabatan kosong maupun jabatan baru akan dibuka melalui seleksi. Siapa pun yang memenuhi syarat dipersilakan ikut. Semua punya hak yang sama,” tegasnya.
Terkait proses pelantikan, pemerintah daerah telah melakukan evaluasi kinerja dan job fit, khususnya bagi pejabat yang telah menjabat lebih dari lima tahun maupun dua hingga lima tahun. Hasil evaluasi tersebut saat ini tengah diproses di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan persetujuan teknis.
“Siapa yang dilantik, digeser, atau tidak dilantik sepenuhnya bergantung pada hasil evaluasi. Tidak ada unsur permainan. Semua objektif dan berdasarkan penilaian,” katanya.
Pemerintah menargetkan seluruh proses dapat diselesaikan pada minggu keempat, dilanjutkan dengan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi pejabat struktural eselon IIIA, sekretaris, dan kepala badan.
Bupati mengingatkan seluruh pejabat agar bekerja dengan penuh komitmen dan integritas.
“Tugas kita adalah melayani masyarakat, bukan melayani kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok. Jika tidak siap dan tidak menikmati tugas ini, maka siap diganti,” tegasnya.
Bupati berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu menjalankan amanah dengan baik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan pelayanan publik yang optimal.
EHO
