Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) mengapresiasi kehadiran Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) sebagai mitra strategis pemerintah yang memiliki tujuan bersama dalam membangun dan mengembangkan wilayah setempat.
Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Yakob Kareth, mewakili Gubernur Elisa Kambu saat menghadiri pelantikan pengurus HIPKA PBD periode 2026 – 2031 dan Forum Bisnis ke 1 yang digelar di Aston Sorong Hotel, Senin (2/2/2026).
Dalam sambutannya, Yakob menegaskan bahwa pelantikan HIPKA bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Ini bukan hanya seremoni organisasi, tetapi merupakan awal dari tanggung jawab besar untuk menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Papua Barat Daya,” tegasnya.
Sebagai provinsi baru, PBD memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi kawasan strategis di wilayah timur Indonesia.
Beragam potensi unggulan seperti sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, energi, jasa, perdagangan, hingga UMKM terbuka luas untuk dikembangkan.
Namun demikian, menurut Yakob, potensi tersebut membutuhkan dukungan jejaring pengusaha yang kuat, profesional, dan berintegritas.
Disinilah peran HIPKA menjadi sangat penting, antara lain dalam mendorong lahirnya wirausaha baru yang tangguh dan inovatif, memperkuat jaringan investasi dan kemitraan usaha, serta menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah daerah.
Selain itu, HIPKA diharapkan mampu mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal serta mendorong pemberdayaan masyarakat.
“Kami berharap HIPKA Papua Barat Daya dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing daerah,” tambahnya.
Yakob juga menilai pelaksanaan Business Forum pertama yang digelar bersamaan dengan pelantikan HIPKA sebagai langkah yang sangat tepat. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan dan peluang investasi, konsolidasi jejaring pelaku usaha, perumusan strategi pengembangan bisnis daerah, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Pemprov PBD, lanjut Yakob, berkomitmen untuk terus memperbaiki iklim usaha melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan infrastruktur, serta dukungan terhadap UMKM dan pengusaha lokal, termasuk pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
“Kami mengajak HIPKA untuk berperan aktif memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua Barat Daya tidak hanya mendorong kemajuan, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” tutupnya.
ZAN
