Koreri.com – Sebagai pengamat kebijakan publik Papua, saya memandang setiap peristiwa kekerasan yang terjadi di Tanah Papua bukan sekadar insiden keamanan, tetapi sebagai cerminan dari persoalan kebijakan yang lebih luas dan kompleks. Insiden penembakan yang terjadi di wilayah Kabupaten Boven Digoel dan sejumlah daerah lainnya harus kita tempatkan dalam perspektif yang utuh yakni dalam kerangka tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan sosial-ekonomi, serta relasi negara dan masyarakat.
Pertama-tama, saya ingin menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap warga sipil maupun fasilitas publik tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Kekerasan hanya akan memperpanjang rantai penderitaan masyarakat Papua yang selama ini telah menghadapi berbagai keterbatasan akibat kondisi geografis dan ketimpangan pembangunan. Papua membutuhkan stabilitas untuk bertumbuh, dan stabilitas tidak mungkin lahir dari intimidasi serta ancaman bersenjata.
Namun demikian, sebagai analis kebijakan publik, saya juga menilai bahwa pendekatan penyelesaian persoalan Papua tidak boleh berhenti pada aspek keamanan semata. Kita harus berani melihat akar persoalan secara jernih dan objektif. Konflik yang berulang seringkali memiliki dimensi struktural—ketimpangan akses ekonomi, keterbatasan infrastruktur, persoalan representasi politik, serta persepsi ketidakadilan yang dirasakan sebagian masyarakat.
Dalam konteks pelayanan publik, kita harus mengakui bahwa banyak wilayah pedalaman Papua masih sangat bergantung pada transportasi udara. Pesawat perintis bukanlah simbol kemewahan, melainkan kebutuhan dasar. Ketika akses ini terganggu, distribusi bahan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi ikut terdampak. Oleh karena itu, negara wajib memastikan perlindungan maksimal terhadap objek vital pelayanan publik sekaligus membangun sistem mitigasi risiko yang terencana.
Saya berpandangan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas alternatif. Pembangunan jalan strategis antar-distrik, penguatan jembatan penghubung, serta pengembangan transportasi darat yang adaptif terhadap kondisi geografis Papua harus menjadi prioritas jangka menengah dan panjang. Diversifikasi akses akan mengurangi ketergantungan pada satu moda transportasi serta meningkatkan ketahanan pelayanan publik.
Selain itu, saya melihat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan otonomi khusus Papua. Otonomi khusus dirancang untuk mempercepat kesejahteraan dan memperkuat afirmasi terhadap hak-hak masyarakat asli Papua. Namun evaluasi berbasis data sangat penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Pengelolaan dana pembangunan harus dapat dipantau secara terbuka, dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa tata kelola yang baik, kebijakan yang secara normatif dirancang untuk kesejahteraan dapat kehilangan legitimasi di mata publik.
Dalam perspektif keamanan, saya menekankan pentingnya pendekatan profesional dan humanis. Aparat keamanan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warga negara. Namun pelaksanaan tugas tersebut harus tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan proporsionalitas. Kepercayaan masyarakat adalah modal sosial yang tidak ternilai. Jika kepercayaan itu terjaga, stabilitas akan lebih mudah diwujudkan.
Lebih jauh, saya meyakini bahwa dialog inklusif adalah bagian penting dari solusi jangka panjang. Dialog bukan berarti kompromi terhadap hukum, tetapi merupakan ruang komunikasi untuk mengurai kesalahpahaman, menyalurkan aspirasi, dan membangun kesepahaman bersama. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang setara dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh unsur masyarakat.
Saya juga melihat urgensi pemberdayaan ekonomi lokal sebagai strategi pencegahan konflik. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan, pendapatan yang layak, serta peluang usaha berbasis potensi lokal, maka ruang bagi kekerasan akan semakin menyempit. Penguatan sektor pertanian, perikanan, kehutanan berkelanjutan, serta UMKM berbasis kearifan lokal harus didorong melalui pendampingan dan akses pembiayaan yang memadai.
Investasi pada pendidikan generasi muda Papua tidak kalah penting. Pendidikan adalah fondasi masa depan. Dengan pendidikan yang berkualitas, generasi muda Papua akan memiliki kapasitas untuk bersaing, berpartisipasi, dan menjadi aktor utama dalam pembangunan daerahnya sendiri. Negara harus memastikan bahwa akses pendidikan tidak terhambat oleh faktor keamanan maupun keterbatasan infrastruktur.
Saya juga menekankan pentingnya pendekatan pemulihan sosial pasca-konflik. Setiap peristiwa kekerasan meninggalkan trauma kolektif. Pemerintah daerah bersama lembaga sosial dan keagamaan perlu menghadirkan pendampingan psikososial, membangun kembali rasa aman, serta memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat.
Papua membutuhkan kebijakan yang terintegrasi menggabungkan keamanan, pembangunan ekonomi, pelayanan sosial, dialog, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam satu kerangka besar. Pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri tidak akan cukup menjawab kompleksitas persoalan.
Sebagai pengamat kebijakan publik, saya tetap optimis bahwa Papua memiliki potensi besar untuk berkembang. Kekayaan alam, kekuatan budaya, serta semangat masyarakatnya adalah modal utama. Yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan, keberanian melakukan evaluasi, serta komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan lainnya.
Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga Papua tetap dalam suasana damai dan bermartabat. Stabilitas yang berkelanjutan hanya dapat dibangun melalui keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan. Tanpa itu, pembangunan akan selalu berjalan di atas fondasi yang rapuh.
Saya percaya, dengan pendekatan yang komprehensif dan kemauan politik yang kuat, Papua dapat bergerak menuju masa depan yang lebih aman, inklusif, dan sejahtera. Jalan menuju ke sana memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti berupaya membangun dialog, memperbaiki kebijakan, dan menghadirkan negara secara utuh bagi seluruh masyarakat Papua.
Penulis :
Pengamat Kebijakan Publik Papua sekaligus Dosen STEKOM Semarang
