Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026 sebagai langkah strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat yang dipimpin langsung Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Kepala Dinas Perikanan, perwakilan Dinas Perikanan Provinsi Papua Tengah, dan Asisten II Setda Mimika di Kantor BPKAD setempat, Rabu (4/3/2026).
Program KNMP merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirancang dengan model klaster, menghubungkan desa penyangga ke sentra produksi guna memperkuat rantai ekonomi perikanan dari hulu ke hilir.
Untuk wilayah Papua Tengah, pemerintah provinsi sebelumnya mengusulkan tiga titik di Mimika. Namun, setelah melalui tahapan seleksi, hanya Distrik Mimika Barat yang disetujui untuk tahap awal 2026. Dua lokasi lainnya yaitu Mimika Tengah dan Timur Jauh (Ayuka) masuk dalam kawasan konservasi sehingga surveinya ditunda.
Dalam waktu dekat, tim verifikasi dari Kementerian akan turun langsung ke enam kampung di Mimika Barat yang diusulkan sebagai desa penyangga. Mereka dijadwalkan bertemu dengan ketua adat, kepala kampung, dan kepala distrik, serta melakukan wawancara dengan nelayan dan observasi lapangan.
Kepala Kampung di Mimika dan Migiwia bahkan telah menginformasikan warganya untuk menyiapkan lahan sebagai bentuk kesiapan menyambut program tersebut.
Sejumlah fasilitas direncanakan dalam KNMP 2026, antara lain tempat pendaratan ikan, tambat labuh, bantuan perahu, cold box, hingga kemungkinan pembangunan pabrik es.
Pemkab berharap fasilitas ini dapat memangkas biaya produksi dan meningkatkan daya saing hasil tangkapan nelayan lokal.
Kementerian juga memberi sinyal kelonggaran terhadap sejumlah persyaratan awal, sehingga membuka peluang pengusulan kampung nelayan tambahan di wilayah pesisir Mimika.
Meski optimistis, rapat juga mengurai sejumlah tantangan krusial.
Keterbatasan lahan menjadi persoalan utama, terutama syarat minimal 10 hektar untuk pengembangan kawasan. Sebagian besar kampung berada di pulau-pulau kecil di wilayah delta, sehingga legalitas lahan harus dipastikan clear and clean, diharapkan melalui hibah masyarakat adat.
Kebutuhan listrik 24 jam untuk operasional pabrik es menjadi tantangan tersendiri.
Pemerintah daerah mendorong sinergi dengan program “Mimika Terang” guna menjamin pasokan energi berkelanjutan.
Air bersih juga menjadi perhatian. Beberapa kampung telah memiliki fasilitas pengolahan air payau hasil kerja sama dengan BRIN, namun biaya produksi masih relatif tinggi.
Sementara itu, pendangkalan pelabuhan di Kokonao dinilai cukup parah dan perlu penanganan serius. Saat air surut, area pelabuhan bahkan nyaris tak dapat digunakan.
Akses antar kampung pun masih mengandalkan jalur sungai dan laut karena belum tersedia jalan darat.
Dalam rapat itu turut membahas pengelolaan fasilitas melalui Koperasi Merah Putih agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hingga kini, tercatat 133 kampung telah membentuk koperasi secara administratif, dengan Migiwia sebagai proyek percontohan.
Di sisi lain, muncul pula pembahasan mengenai tumpang tindih wilayah permukiman adat dengan kawasan konservasi Taman Nasional Lorentz.
Pemerintah daerah berharap ada pendekatan yang lebih fleksibel tanpa mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan, agar pembangunan dan hak hidup masyarakat adat dapat berjalan beriringan.
Selain Mimika Barat, usulan lokasi di Kokonao dan Mimika Barat Jauh turut mengemuka. Wilayah Mimika Barat Jauh dinilai potensial karena memiliki sumber daya ikan melimpah, landasan terbang, serta fasilitas listrik dan air yang relatif lebih siap.
Sejumlah tindak lanjut disepakati, di antaranya:
Survei dan verifikasi enam kampung di Mimika Barat oleh tim kementerian.
Koordinasi lintas dinas untuk mengidentifikasi kampung potensial lainnya.
Penghitungan kebutuhan daya listrik (KVA) di tiap lokasi.
Penyiapan surat pernyataan Bupati sebagai jaminan pelaksanaan pembangunan.
Presentasi hasil survei di tingkat pusat untuk penentuan kelayakan akhir.
Meski masih ada sejumlah ketidakpastian teknis, termasuk prioritas lokasi dan solusi atas kawasan konservasi, Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmen untuk mengawal program ini hingga terealisasi.
Bagi masyarakat pesisir, KNMP 2026 bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi harapan baru untuk kehidupan yang lebih sejahtera dan berdaya saing di tanah sendiri.
TIM
