Koreri.com, Timika – Program literasi Artificial Intelligence (AI) melalui pelatihan di Kota Tmika buah dari sinergi antara Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) dan PT Freeport Indonesia (PTFI) mendapat sambutan positif dari masyarakat luas dengan banyaknya jumlah peserta yang membludak.
Bahkan, hanya dalam waktu singkat sejak pendaftaran dipublikasi Grasberg Academy selaku mitra pelaksana, pendaftar pertama mencapai 277 orang dan melampaui kuota yang ditetapkan yakni 170 peserta.
Tak hanya itu, nyaris semua peserta meminta agar pelatihan ini tetap berlanjut tak hanya sekali ini saja.
Antusiasme ini menjadi sebuah bukti bahwa literasi AI sudah menjadi salah satu titik fokus kompetensi dan kebutuhan anak-anak muda Papua di rentang usia produktif dan melampaui ekspektasi (harapan, Red.) awal program literasi tersebut digulirkan.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) Velix Wanggai pun menyampaikan apresiasi atas kritik Gubernur Meki Nawipa, terkait pelaksanaan pelatihan kecerdasan buatan (AI) di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Kamis (30/4/2026).
Velix menegaskan, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan program, sekaligus memperkuat arah kolaborasi ke depan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua.
“Terima kasih atas koreksi Bapak Gubernur Papua Tengah. Ini menjadi pengingat bagi kami agar pelaksanaan program ke depan semakin baik dan tepat sasaran,” responnya.
Dilaporkan ke Presiden
Hal penting lainnya, Velix mengungkapkan, bahwa hasil pelaksanaan pelatihan AI tersebut akan segera dilaporkan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai bagian dari agenda percepatan pembangunan berbasis teknologi di Papua.
Menurutnya, pelatihan ini merupakan langkah awal dalam membangun fondasi transformasi digital yang inklusif di wilayah Papua, sekaligus mendukung agenda besar pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Velix juga menyoroti dinamika alokasi dana Otsus Papua yang sempat mengalami penyesuaian.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah berkomitmen mengembalikan sebagian alokasi dana tersebut sesuai arahan Presiden.
“Ini merupakan direktif langsung Presiden agar alokasi dana Otsus tetap optimal bagi pembangunan di Tanah Papua,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah bersama enam Gubernur di Papua, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan telah menyepakati pentingnya penerapan quality spending atau belanja daerah yang lebih berkualitas.
Perbaikan Tata Kelola dan Target Terukur
Velix menegaskan bahwa pekerjaan rumah utama ke depan adalah memperkuat tata kelola dana Otsus, mulai dari perencanaan program, mekanisme penyaluran, hingga pengawasan pemanfaatannya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan roadmap percepatan pembangunan Papua periode 2025–2029, yang memuat target-target terukur seperti penurunan angka kemiskinan dan peningkatan partisipasi pendidikan.
“Dengan target yang jelas, maka alokasi anggaran juga akan lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam mendukung agenda pembangunan, KEPPOKP juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta seperti PT Freeport Indonesia.
Salah satu rencana strategis yang tengah dibahas adalah pembangunan perguruan tinggi bertaraf internasional serta fasilitas rumah sakit berkualitas di Papua Tengah.
Program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan daerah otonomi baru yang masih minim infrastruktur pendidikan dan kesehatan, sekaligus menjadi motor penggerak peningkatan kualitas SDM Papua ke depan.
“Kolaborasi ini penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis,” pungkasnya.
EHO
