Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas namun preventif dengan menghentikan sementara operasional 11 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah itu.
Kebijakan ini diambil sebagai upaya memastikan seluruh layanan pemenuhan gizi benar-benar memenuhi standar kesehatan, sanitasi, dan kelayakan.
Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG, menjelaskan bahwa penghentian tersebut bersifat sementara dan lebih menekankan pada aspek pembenahan administrasi serta teknis operasional.
“Dari 18 dapur SPPG yang ada, saat ini tersisa 7 yang masih beroperasi. Sebanyak 11 lainnya dihentikan sementara karena belum melengkapi persyaratan baik administrasi maupun kelayakan teknis,” terangnya saat memberikan keterangan usai pertemuan di lantai III gedung A Puspem SP 3, Timika, Papua Tengah, Selasa (14/4/2026).
Menurut Wabup Kemong, langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan agar tidak terjadi risiko yang dapat merugikan masyarakat seperti penyajian makanan yang tidak memenuhi standar gizi hingga potensi keracunan.
“Kita ingin memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman dan bergizi. Prinsipnya adalah pencegahan, agar tidak muncul dampak yang bisa menimbulkan kekhawatiran di masyarakat,” tegasnya.
Wabup menambahkan, Satgas MBG tidak masuk ke ranah teknis operasional dapur, melainkan fokus pada fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh standar telah dipenuhi, mulai dari kebersihan dapur, kelayakan fasilitas, hingga sertifikasi dan kualitas tenaga pengelola.
Selain itu, Pemerintah juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait manfaat program MBG.
Ia mengakui masih adanya stigma negatif akibat kurangnya pemahaman yang berpotensi menghambat pelaksanaan program di lapangan.
“Program ini bertujuan agar anak-anak Indonesia sehat dan cerdas. Namun, perlu sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami manfaatnya dan tidak terpengaruh informasi yang keliru,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Regional BGN Provinsi Papua Tengah, Nalensius Situmorang, menyampaikan bahwa penghentian sementara tersebut bukan bersifat permanen.
“Ini hanya sementara. Jika mitra atau yayasan sudah memperbaiki dan memenuhi seluruh persyaratan, maka operasional dapur akan dibuka kembali,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama yang ditemukan adalah belum terpenuhinya sistem pengolahan air limbah (IPAL), yang menjadi syarat penting dalam menjaga lingkungan tetap sehat.
“Selain menyediakan makanan bergizi, kita juga harus memastikan lingkungan dapur sehat. IPAL menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi sebelum operasional berjalan,” jelas Nalensius.
Saat ini, program MBG di Kabupaten Mimika baru menjangkau 4 distrik, yakni Mimika Baru, Wania, Mimika Timur, dan Kuala Kencana, dari total 18 distrik yang ada.
Program ini telah melayani sekitar 40 ribu penerima manfaat, termasuk peserta didik dan kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).
BGN bersama Satgas MBG pun terus mendorong percepatan perluasan layanan agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Mimika, khususnya daerah pedalaman yang dinilai lebih membutuhkan intervensi gizi.
“Kami butuh dukungan semua pihak agar pelayanan MBG bisa merata di seluruh distrik,” pungkas Nalensius.
Dengan langkah evaluasi ini, pemerintah berharap program MBG di Mimika dapat berjalan lebih optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.
TIM
