Koreri.com, Timika – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika menggelar Forum Konsultasi Publik bertajuk “Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan dan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.
egiatan ini menghadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, serta diikuti oleh para pemangku kepentingan, perangkat daerah, dan peserta terkait.
Bupati Johannes Rettob, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan, Ananias Faot, menegaskan pentingnya pemanfaatan data kependudukan sebagai aset strategis daerah dalam mendukung pembangunan.
“Data kependudukan memiliki peran vital dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara akurat, tepat, dan bertanggung jawab, dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan data pribadi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan kepada seluruh perangkat daerah menjadi kunci dalam mendorong integrasi program pembangunan. Dengan integrasi tersebut, pelayanan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, efisien, dan berbasis data yang valid.
Selain itu, forum ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Opini pengawasan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Peran Ombudsman dan seluruh pemangku kepentingan sangat strategis dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tambahnya.
Sejalan dengan visi pembangunan Mimika, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Mimika juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tanpa diskriminasi, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui forum ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta langkah konkret dalam optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern dan berkualitas di Kabupaten Mimika.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik tersebut secara resmi dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
EHO
