Koreri.com, Sorong – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) melakukan peninjauan lapangan terkait kegiatan pekerjaan proyek pembangunan yang tercantum dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025.
Peninjauan lapangan Pansus DPRP PBD ini berlangsung di Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat sejak tanggal 22 hingga 24 April 2026.
Ketua Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025 Cartensz Malibela, S.IP kepada wartawan, Kamis (23/4/2026) mengatakan, peninjauan lapangan ini dilakukan untuk memastikan realisasi program Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di Kabupaten Sorong Selatan, Pansus menemukan sejumlah catatan penting, di antaranya pembangunan ruas dan bahu jalan, serta aset terminal milik pemerintah provinsi yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
Selain infrastruktur, Pansus juga menyoroti sektor kesehatan, khususnya di RSUD Sorong Selatan.
Tim melakukan inspeksi terhadap peralatan medis senilai Rp16 miliar yang dialokasikan melalui APBD Perubahan 2025.
Para wakil rakyat ini berdialog langsung dengan manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) Keyen, mulai dari direktur, sekretaris, hingga para kepala bidang dan tenaga kesehatan.
Hasilnya, ditemukan sejumlah kendala teknis dan operasional yang dinilai menghambat optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Berbagai persoalan yang kami temukan akan menjadi bahan evaluasi dan dirumuskan dalam rekomendasi Pansus,” jelasnya.
Peninjauan juga dilanjutkan ke Kabupaten Maybrat. Di wilayah ini, Pansus mengecek pembangunan lampu jalan serta peningkatan bahu jalan, termasuk beberapa proyek infrastruktur lainnya.
Wakil Ketua Pansus, Yanto Yotam menegaskan bahwa RSUD Keyen menjadi salah satu titik yang menjadi fokus peninjauan lapangan karena dalam dokumen LKPJ Gubernur tahun 2025 tercatat adanya bantuan alat kesehatan (alkes) serta rehabilitasi ruang operasi dari Pemerintah Provinsi PBD.
Hasil peninjauan ditemukan sejumlah bantuan memang telah terealisasi, diantaranya alat
rekam jantung, tempat tidur pasien, serta alat pemeriksaan kehamilan.
Selain itu, rehabilitasi ruang operasi juga telah dilaksanakan. Namun di balik temuan positif tersebut, ditemukan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi rumah sakit.
Direktur RSUD Keyen mengungkapkan bahwa fasilitas tersebut tidak hanya melayani masyarakat Sorong Selatan, tetapi juga menerima pasien rujukan warga Kabupaten Maybrat.
Kondisi geografis membuat banyak warga lebih memilih berobat ke Keyen dibandingkan ke Kota Sorong.
Keterbatasan itu mencakup ketersediaan obat-obatan, sarana dan prasarana, hingga kekurangan tenaga medis.
Bahkan, bangunan rumah sakit yang telah berusia sekitar 20 tahun mulai mengalami kerusakan, sementara sejumlah alat kesehatan sudah usang dan tidak lagi optimal digunakan.
“Kalau masyarakat tidak sehat, maka aktivitas dan produktivitas juga akan terganggu. Karena itu, pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas,” tegas Wakil Ketua Pansus Yanto Yotam.
Di sisi lain, Pansus juga memberikan apresiasi atas sejumlah program yang telah berjalan, seperti bantuan alat kesehatan, penyediaan puskesmas keliling di wilayah pesisir, hingga program pendidikan dokter bagi putra-putri daerah.
Program tersebut dinilai sebagai langkah strategis jangka panjang untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di wilayah PBD.
Kedepan, DPRP melalui Pansus memastikan akan terus mengawal hasil pengawasan ini agar menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
Temuan berbeda ditemukan Pansus DPRP saat meninjau Terminal Tipe B di Sorong Selatan. Proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut dinilai belum memberikan manfaat maksimal dan cenderung terbengkalai alias mangkrak.
Sekretaris Pansus La Ode Samsir menyayangkan kondisi tersebut, mengingat besarnya anggaran yang telah digelontorkan.
Infrastruktur yang seharusnya menjadi penunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah itu belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kami cukup kecewa. Anggaran besar sudah dikeluarkan, tetapi pemanfaatannya belum maksimal. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas politisi PKS itu kepada wartawan.
Panitia khusus LKPJ ini melakukan peninjauan lapangan di Kabupaten Maybrat, tepatnya Kampung Arus, melihat langsung realisasi proyek penerangan jalan umum (PJU).
Dari hasil pantauan, instalasi lampu telah terpasang, meski belum dapat dipastikan seluruhnya berfungsi optimal karena peninjauan dilakukan pada siang hari.
Meski demikian, masyarakat setempat mengaku penerangan tersebut telah berfungsi dengan baik.
La Ode menegaskan pihaknya akan terus melakukan pendalaman terhadap seluruh temuan di lapangan.
Evaluasi ini bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran pemerintah provinsi benar-benar tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengumpulkan data dan fakta. Prinsipnya, anggaran harus berpihak pada kebutuhan masyarakat dan program prioritas,” pungkasnya.
Secara keseluruhan, Pansus menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu mendapat perhatian serius, baik dari sisi pemanfaatan aset, kualitas pembangunan, maupun efektivitas program.
KENN
