Koreri.com, Sorong – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRPBD) secara khusus menyoroti aktivitas kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke daerah otonomi baru (DOB).
Lembaga kultur adat Papua itu menginginkan kunjungan ini bukan hanya menjalankan rutinitas seperti biasanya tetapi menjadi momentum penting sekaligus menjawab dampak sosial terhadap Orang Asli Papua (OAP).
“Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua Barat Daya harus dapat menjadi momentum untuk melihat langsung berbagai persoalan di lapangan, termasuk dampak sosial dan lingkungan dari investasi. Jangan cuma seremonial saja, tapi harus berdampak,” tegas Ketua MRPBD Alfons Kambu kepada Koreri.com di Sorong, Rabu (22/4/2026).
Ia mengingatkan bahwa masyarakat adat tidak menolak program strategis nasional (PSN), namun menginginkan pelaksanaan investasi yang transparan, akuntabel serta melibatkan kelembagaan adat dan Pemerintah daerah secara utuh.
Ditegaskan ketua MRPBD bahwa Undang-undang Otonomi Khusus Papua harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan investasi, meskipun Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja.
“Otonomi Khusus bukan hanya soal pembangunan, tetapi merupakan kesepakatan antara negara dan orang asli Papua yang harus dihormati,” tegasnya lagi.
Sisi lain, masyarakat diimbau untuk tidak mengambil langkah sepihak, terutama terkait persoalan utang dan lahan plasma. Setiap persoalan dilaporkan melalui kepala distrik, lembaga adat, maupun MRPBD agar dapat dimediasi secara baik.
“Ke depan, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan di Tanah Papua,” sebutnya.
KENN
