Koreri.com, Manokwari – Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM Bahlil Lahadalia yang memberikan prioritas kepada UMKM dan koperasi daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi bagi Orang Asli Papua (OAP).
Kesempatan tersebut tidak boleh disia-siakan, melainkan harus disambut dengan kesiapan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan usaha, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Ketua Bidang Penggalangan Papua Barat – Papua Barat Daya DEPINAS SOKSI Mozes Rudy F. Timisela, ST menyampaikan bahwa perubahan arah kebijakan Pemerintah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat daerah untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan sekadar tenaga kerja atau penonton.
“Anak-anak asli Papua harus mulai mengubah pola pikir. Jangan hanya bercita-cita menjadi karyawan perusahaan tambang, tetapi harus berani mempersiapkan diri menjadi pengusaha, pemilik koperasi, kontraktor, dan pengelola usaha pertambangan yang profesional.”
Menurut Timisela, Tanah Papua merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya mineral terbesar di Indonesia.
Oleh karena itu, generasi muda Papua perlu dibekali dengan kompetensi yang memadai, meliputi manajemen bisnis, hukum pertambangan, teknik pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, tata kelola lingkungan, serta pengelolaan keuangan, agar mampu bersaing secara profesional ketika peluang tersebut terbuka.
Timisela menilai pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif terhadap perubahan regulasi nasional. Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten se-Tanah Papua perlu segera menyusun strategi konkret untuk melahirkan pengusaha-pengusaha muda OAP di sektor pertambangan.
Beberapa langkah strategis yang dinilai perlu segera dilakukan antara lain:
– membangun program inkubasi bisnis pertambangan bagi OAP;
– memperkuat koperasi dan UMKM lokal agar memenuhi persyaratan regulasi;
– memberikan pelatihan manajemen usaha, hukum, dan tata kelola pertambangan;
– memfasilitasi akses permodalan melalui perbankan dan lembaga keuangan;
– membangun kemitraan dengan BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan perusahaan pertambangan.
Wakil Ketua Umum IKALJATIM di Tanah Papua ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari jumlah izin yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana Orang Asli Papua benar-benar tumbuh menjadi pelaku usaha yang mandiri, profesional, dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya sendiri.
“Kekayaan alam Papua harus menjadi fondasi lahirnya generasi pengusaha Papua yang kuat. Jangan sampai peluang besar ini kembali dinikmati oleh pihak luar, sementara anak-anak Papua hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.”katanya.
Ia juga mengapresiasi komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mendorong agar masyarakat daerah, koperasi, dan UMKM memperoleh prioritas dalam pengelolaan pertambangan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, semangat tersebut perlu diimplementasikan di Papua melalui kebijakan daerah yang berpihak pada peningkatan kapasitas OAP, sehingga benar-benar mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
RLS
