Koreri.com, Timika – Pembangunan infrastruktur sanitasi dasar dan air bersih saat ini menjadi salah satu fokus utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika.
Hal itu sebagai bagian dari upaya mendukung program penghentian buang air besar sembarangan (BABS) di wilayah tersebut.
Kepala Dinas PUPR setempat, Inosensius Yoga Pribadi, S.H., M.H., mengatakan pembangunan sanitasi merupakan tindak lanjut dari program yang menjadi perhatian Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Inosensius saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, Timika, Papua Tengah, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, PUPR bertanggung jawab pada penyediaan infrastruktur berupa toilet, MCK, dan sarana air bersih, sedangkan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kewenangan Dinas Kesehatan serta pemerintah kampung.
“Kami membangun infrastrukturnya, sementara edukasi dan advokasi kepada masyarakat dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah kampung. Program ini harus berjalan secara terintegrasi agar tujuan menghentikan praktik buang air besar sembarangan dapat tercapai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penentuan lokasi pembangunan masih menunggu usulan dari distrik melalui pemerintah kampung. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan perencanaan, mengingat kebutuhan dan biaya pembangunan di setiap wilayah berbeda sesuai kondisi geografis.
Menurut Inosensius, pembangunan sanitasi di daerah terpencil memerlukan biaya lebih besar karena tingginya biaya mobilisasi material dan akses menuju lokasi pekerjaan.
“Karakter setiap wilayah berbeda. Biaya pembangunan di daerah pesisir atau kampung yang sulit dijangkau tentu tidak sama dengan wilayah yang aksesnya lebih mudah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa anggaran program sanitasi yang sedang dibahas mencapai lebih dari Rp4 miliar. Namun, besaran anggaran tersebut masih menunggu pembahasan dan penetapan lebih lanjut oleh pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, PUPR akan mengutamakan pembangunan MCK atau toilet untuk masing-masing rumah tangga dibandingkan fasilitas komunal.
Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan fasilitas komunal sering kali tidak terawat dan akhirnya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kalau setiap rumah memiliki toilet sendiri, rasa memiliki masyarakat akan lebih tinggi sehingga fasilitas tersebut lebih terjaga dan digunakan sesuai fungsinya,” jelasnya.
Inosensius berharap masyarakat yang menerima bantuan dapat menjaga dan merawat fasilitas sanitasi yang dibangun karena keberadaan sarana tersebut berkaitan langsung dengan kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah kampung melakukan pendataan secara akurat terhadap warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sanitasi, dengan prioritas diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
TIM
