Koreri.com, Timika – Persoalan keamanan, konflik bersenjata, hingga pengungsian masih menjadi perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI.
Pemerintah pusat diminta mengambil langkah tegas dan terukur untuk memastikan keselamatan masyarakat sipil serta membuka jalan menuju perdamaian di Tanah Papua.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Papua DPD RI bersama sejumlah pemangku kepentingan di Papua Tengah yang berlangsung di Kantor Bupati Mimika, Kamis (17/9/2026).
RDP tersebut merupakan bagian dari kunjungan Pansus Papua DPD RI ke enam provinsi di Tanah Papua untuk menyerap aspirasi dan menggali persoalan keamanan secara langsung dari daerah.
Dalam pertemuan itu, Pansus menerima masukan dari kepala suku, tokoh agama, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, DPRP Papua Tengah, TNI, Bupati Mimika, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Wakil Ketua I Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, terutama konflik, pengungsian, dan dampak terhadap warga sipil, perlu segera mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Pengungsi benar terjadi, konflik bersenjata yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban juga benar terjadi,” kata Filep saat diwawancarai di Kantor Bupati Mimika, Kamis.
Menurut Filep, temuan tersebut diperoleh setelah Pansus turun langsung ke daerah dan mendengarkan keterangan masyarakat serta berbagai elemen di wilayah yang terdampak konflik.
Ia mengatakan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena masyarakat Papua memiliki pengalaman panjang dengan konflik dan kekerasan yang berpotensi kembali menimbulkan trauma.
“Presiden harus mengambil keputusan yang tegas dalam rangka menyelamatkan warga sipil,” tegasnya.
Filep menyebut pemerintah perlu menyiapkan langkah penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga perlindungan masyarakat dan upaya membangun perdamaian.
Sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan, kata dia, antara lain pembentukan tim investigasi, tim rekonsiliasi, maupun tim dialog yang bekerja secara serius dan terukur.
Pansus juga menyoroti keberadaan aparat keamanan di wilayah konflik. Menurut Filep, pendekatan keamanan perlu dievaluasi agar kehadiran aparat tetap memberikan rasa aman dan tidak menambah ketakutan di tengah masyarakat.
Selain konflik bersenjata, persoalan pengungsi menjadi perhatian utama Pansus Papua DPD RI.
Filep mengatakan warga yang terdampak konflik, terutama anak-anak dan perempuan, menghadapi persoalan serius dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, serta kehidupan sosial dan ekonomi.
Karena itu, pemerintah melalui kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial, diminta memberikan perhatian dan jaminan kehidupan kepada warga yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat konflik.
“Mereka adalah warga negara Republik Indonesia yang harus dilindungi. Itu amanat konstitusi,” ujarnya.
Tiga Akar Persoalan
Filep menyebut terdapat sejumlah persoalan yang saling berkaitan dengan konflik di Papua.
Pertama, persoalan ideologi dan tuntutan kemerdekaan Papua. Kedua, konflik yang berkaitan dengan investasi serta hak masyarakat adat atas sumber daya alam.
Ketiga, kebijakan pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Menurut dia, persoalan tersebut membutuhkan ruang dialog yang lebih luas dan terstruktur.
Pengalaman penyelesaian konflik di Aceh, kata Filep, dapat menjadi salah satu referensi untuk mempelajari model dialog yang sesuai bagi Papua.
Namun, dialog harus dirancang dengan metodologi yang serius dan mampu mempertemukan berbagai pihak.
“Kalau pemerintah tidak mengambil sikap tegas tentang ini, bagi saya ini masalah kemanusiaan yang sangat serius dan harus ada tindakan tegas dari pemerintah,” katanya.
Pansus Kawal Temuan hingga Jakarta
Filep memastikan seluruh temuan dan aspirasi yang diperoleh selama kunjungan ke wilayah Papua akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas lebih lanjut.
Menurutnya, masa kerja Pansus selama enam bulan tidak menjadi batas akhir bagi DPD RI untuk mengawal persoalan Papua.
“Kita tetap akan bekerja terus. Tidak ada batasan bagi kita. Anggota DPD RI dari Papua punya komitmen untuk mengawal proses ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah kebijakan pemerintah terkait HAM, investasi, hak masyarakat adat, pembangunan, hingga penyelesaian konflik perlu dipastikan implementasinya di lapangan.
“Kita akan kembali ke Jakarta dan membahas kembali. Ada hal yang sudah ada keputusan tetapi belum berjalan. Kita akan minta prosesnya,” kata Filep.
Ia berharap penyelesaian konflik, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan keamanan dan kesejahteraan di seluruh Tanah Papua.
“Kalau perdamaian tercapai, konflik berakhir, hak-hak masyarakat dan sumber daya alam dihargai, saya yakin Papua akan lebih sejahtera, percepatan pembangunan akan terjadi dan anak-anak Papua akan menjadi generasi yang lebih baik,” pungkasnya.
EHO
