Koreri.com, Sorong – Persoalan infrastruktur dasar, Kesehatan hingga pendidikan menjadi aspirasi utama masyarakat saat kegiatan Reses II Tahun 2026 Anggota DPRP Papua Barat Daya (PBD), Cartensz Malibela, ke Distrik Hobard, Kabupaten Sorong, Rabu (16/9/2026).
Kepala Distrik Hobard Lobat hadir dalam penjaringan aspirasi ini bersama para kepala kampung, Ketua Dewan Adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, perwakilan pendidikan dan kesehatan, serta keterwakilan masyarakat dari tujuh kampung.
Cartensz Malibela mengatakan, salah satu persoalan paling mendesak yang disampaikan masyarakat adalah kondisi ruas jalan provinsi yang dinilai sangat memprihatinkan.
Warga meminta Pemerintah memberikan perhatian melalui peningkatan hingga pengaspalan jalan.
“Semua menyampaikan terkait ruas jalan. Mereka meminta perhatian Pemerintah untuk pembangunan dan peningkatan jalan, karena kondisi ruas jalan di sana sangat memprihatinkan,” kata Cartensz kepada Koreri.com, Kamis (17/9/2026).
Di sektor kesehatan, masyarakat juga mengeluhkan keterbatasan fasilitas penunjang, khususnya tempat tinggal bagi tenaga medis.
Menurut Cartensz, terdapat sekitar 23 tenaga medis di Distrik Hobart terutama yang bertugas di puskesmas.
Namun, keterbatasan tempat tinggal membuat sebagian tenaga medis tidak dapat menetap dan harus bergantian menjalankan pelayanan.
“Saat ini hanya ada dua rumah dengan dua kamar tidur. Mereka harus bergantian atau shift. Ini membuat pelayanan kesehatan tidak efektif,” urainya.
Lanjut Malibela, kondisi jalan yang buruk juga berdampak pada operasional kendaraan milik puskesmas. Kendaraan roda dua maupun roda empat disebut tidak dapat beroperasi secara maksimal karena terkendala kondisi jalan.
Sementara di bidang pendidikan, masyarakat mendorong Pemerintah membangun fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Distrik Hobard.
Saat ini, anak-anak harus keluar distrik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.
Keterbatasan ruang belajar juga masih menjadi persoalan di tingkat SD. Sekolah dasar di ibu kota distrik disebut baru memiliki tiga ruang kelas, sementara peserta didik telah mencapai kelas VI.
Selain gedung sekolah, masyarakat juga mengusulkan pembangunan rumah bagi guru dan tenaga kesehatan sebagai sarana penunjang pelayanan dasar.
Cartensz menegaskan, pemerintah daerah memiliki ruang untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan, termasuk melalui dukungan dana Otonomi Khusus (Otsus).
Namun, persoalan lahan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh masyarakat dan pemerintah.
“Pemerintah kabupaten maupun provinsi siap membantu. Tetapi untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, masyarakat perlu menyiapkan dan menghibahkan lokasi kepada pemerintah agar tidak menjadi hambatan dalam proses pembangunan,” katanya.
Selain infrastruktur dasar, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait usulan sejumlah kampung untuk menjadi kampung definitif serta pemerataan bantuan rumah layak huni.
Cartensz mengatakan, masyarakat berharap bantuan pemerintah tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi diberikan secara merata kepada seluruh distrik dan kampung yang membutuhkan.
“Di beberapa distrik di sekitar Hobard sudah ada yang mendapatkan bantuan, sementara masyarakat di Hobard sendiri belum merasakan hal yang sama. Ini menjadi catatan yang akan kami dorong agar ada pemerataan,” imbuhnya.
Cartensz menambahkan, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi memang menjadi tantangan Pemerintah daerah.
Namun, aspirasi masyarakat tersebut tetap akan menjadi bahan pembahasan dan diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah daerah dan provinsi.
KENN
