Koreri.com, Sorong – Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong menyatakan fasilitas dan dokumen pendukung untuk penerbangan internasional telah disiapkan.
Namun, realisasi rute internasional secara reguler masih bergantung pada kesiapan dan keputusan operator penerbangan.
Kepala Bandara DEO Sorong, Soekarjo, mengatakan pihaknya memiliki kewenangan menyiapkan fasilitas serta dokumen yang diperlukan untuk mendukung operasional penerbangan internasional.
“Untuk internasional, kami berkewajiban menyiapkan fasilitas dan dokumen-dokumen terkait penerbangan internasional.
Sedangkan jadwal dan kesiapan operasi penerbangan diserahkan kepada operator,” terangnya kepada wartawan usai mengikuti upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2026 di kantornya, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, kesiapan Bandara DEO Sorong untuk melayani penerbangan internasional telah dibuktikan dengan sejumlah penerbangan charter dari Darwin, Australia ke Sorong yang telah berlangsung sebanyak tiga kali.
“Kalau sudah ada penerbangan seperti itu, artinya bandara sudah siap. Tidak mungkin penerbangan luar negeri masuk kalau secara administratif belum siap,” bebernya.
Soekarjo juga menyebut Bandara DEO pernah melayani penerbangan dari Haneda, Jepang ke Sorong pada Desember tahun lalu.
Namun, penentuan rute dan operator penerbangan bukan berada di bawah kewenangan pengelola bandara. Operator yang ingin membuka penerbangan reguler harus mengajukannya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
“Kalau terkait kapan ada rute dan konektivitas, itu bisa ditanyakan langsung kepada operator penerbangan karena berada di luar kewenangan kami,” sahutnya.
Sementara itu, Asisten II Setda Papua Barat Daya, Victor Solossa, S.T., M.T mengatakan konektivitas udara menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di daerah.
Namun, menurutnya, penerbangan merupakan bisnis yang sangat dipengaruhi kondisi pasar, termasuk jumlah penumpang dan biaya operasional seperti bahan bakar pesawat.
“Tidak ada penerbangan yang milik pemerintah. Garuda sekalipun merupakan BUMN, tetapi tetap menjalankan bisnis. Ini B2B,” kata Victor.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan PBD ini menjelaskan, maskapai akan mempertimbangkan tingkat keterisian penumpang dan biaya operasional sebelum membuka atau mempertahankan suatu rute.
Karena itu, Pemerintah daerah dinilai perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat serta memperkuat aktivitas usaha dan investasi agar permintaan penerbangan ikut meningkat.
“Harus ditambah jumlah penduduk, perusahaan dan aktivitas ekonominya. Kalau ekonomi tumbuh, konektivitas juga akan ikut terdorong,” ujarnya.
KENN
