Koreri.com, Sorong – Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana streamlining atau penggabungan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) ke dalam PT Elnusa Tbk.
SPP KTI menilai langkah tersebut bukan sekadar restrukturisasi bisnis maupun efisiensi organisasi, melainkan menyangkut masa depan penguasaan negara atas kemampuan strategis nasional di sektor pengeboran migas.
Ketua Umum SPP KTI Theo Yunior Karubaba menegaskan bahwa pekerja pada prinsipnya mendukung transformasi, sinergi, dan perbaikan tata kelola untuk memperkuat Pertamina.
Namun transformasi tidak boleh mengorbankan kendali negara terhadap aset dan kapabilitas strategis yang telah dibangun selama puluhan tahun.
“Kami tidak menolak efisiensi. Kami tidak menolak transformasi. Tetapi kami menolak setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi penguasaan negara terhadap kemampuan strategis sektor energi nasional. PDSI bukan sekedar perusahaan jasa pengeboran, melainkan salah satu pilar utama ketahanan energi Indonesia,” tegas Ketua Umum SPP KTI melalui press release di Sekretariat SPP KTI, Selasa (15/9/2026).
Bisnis drilling memiliki posisi yang sangat strategis dalam rantai bisnis hulu migas. Seluruh upaya peningkatan produksi minyak dan gas nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan pengeboran yang andal, profesional, dan berada dalam kendali penuh negara.
SPP KTI juga menilai bahwa setiap rencana penggabungan PDSI ke dalam perusahaan terbuka harus dikaji secara sangat hati-hati dengan mempertimbangkan aspek kedaulatan energi, penguasaan negara, keberlanjutan bisnis, serta kepentingan nasional dalam jangka panjang.
Menurut Theo, jika dilakukan penggabungan maka siapa yang akan mengendalikan bisnis drilling strategis tersebut di masa depan apabila struktur kepemilikan dan pengendaliannya berubah.
“Siapa yang akan menentukan arah strategis bisnis drilling nasional? Apakah negara tetap memiliki kendali penuh, atau justru kendali tersebut perlahan berkurang?” tanyanya.
Berdasar hal-hal tersebut, SPP KTI Pertamina menyampaikan sikap tegas sebagai berikut:
1. Menolak secara tegas dan tanpa syarat setiap rencana penggabungan, peleburan, pengalihan bisnis, pengalihan aset, maupun bentuk streamlining lainnya yang mengakibatkan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) tidak lagi berada di bawah penguasaan penuh Pertamina.
2. Menolak segala bentuk aksi korporasi yang berpotensi mengurangi kendali negara atas kapabilitas strategis pengeboran migas nasional yang selama ini dibangun, dikembangkan, dan dijalankan oleh PDSI.
3. Menegaskan bahwa masa depan PDSI harus diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan risiko terhadap kemandirian energi dan kapabilitas pengeboran nasional.
4. Menegaskan bahwa bisnis drilling merupakan strategic capability nasional yang harus dipertahankan, diperkuat, dan dikembangkan sebagai instrumen penting dalam mendukung target peningkatan produksi migas dan ketahanan energi Indonesia.
5. Mendorong Pertamina untuk memperkuat PDSI sebagai National Drilling Champion Indonesia, bukan justru melemahkan fokus bisnis dan posisi strategisnya melalui skema restrukturisasi yang berisiko mengurangi nilai strategis perusahaan.
6. Mengajak seluruh serikat pekerja di bawah komando FSPPB, pekerja Pertamina, serta seluruh elemen yang peduli terhadap kedaulatan energi nasional untuk mengawal proses ini secara aktif dan kritis, demi memastikan aset strategis bangsa tetap berada dalam kendali negara.
Menutup pernyataannya, Theo kembali menegaskan bahwa transformasi harus menjadi instrumen untuk memperkuat, bukan melemahkan, kapabilitas strategis nasional.
“Kami tidak menolak perubahan dan transformasi. Namun kami menolak setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi penguasaan negara atas kemampuan strategis pengeboran nasional. PDSI bukan sekadar entitas bisnis, melainkan instrumen penting ketahanan energi Indonesia. Karena itu, PDSI harus tetap berada dalam kendali penuh Pertamina dan terus diperkuat sebagai kebanggaan industri pengeboran nasional,” pungkasnya.
RLS
