Koreri.com, Manokwari – Lembaga penyelenggara pemilu mendorong seluruh partai politik untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini menghadapi tahapan Pemilu Legislatif 2029.
Kesiapan tersebut dinilai penting agar seluruh proses berjalan lancar dan tidak terkendala persoalan administratif pada waktunya, pasalnya belajar dari pengalaman pesta demokrasi sebelumnya, semua tahapan akan bertumpuk pada waktu injuri time.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Endang Wulansari mengatakan, bahwa persiapan yang matang harus dimulai jauh sebelum tahapan resmi dimulai. Hal ini mencakup pembenahan struktur kepengurusan hingga kelengkapan administrasi partai.
“Jika semua sudah dipersiapkan sejak awal, maka ketika tahapan pemilu dimulai, partai politik tidak lagi terburu-buru. Semua kebutuhan sudah siap dan lebih tertata,” kata Endang kepada wartawan usai menyampaikan materi pada Rakorwil DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Papua Barat di Swiss-belhotel Manokwari, Senin (4/5/2026)
Endang menegaskan kepada partai politik yang kepengurusannya baru dilantik, momentum ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kesiapan internal partai dalam menghadapi agenda politik nasional mendatang.
Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap sistem administrasi digital yang telah disediakan, yakni Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Seluruh parpol diminta segera mengunggah Surat Keputusan (SK) kepengurusan terbaru setelah pelantikan.
“Kami berharap setelah pelantikan, SK pengurus terbaru dapat segera diunggah ke Sipol secara berjenjang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Papua Barat itu.
Langkah ini dinilai Endang sangat krusial untuk memastikan validitas data partai politik serta mendukung kelancaran tahapan verifikasi administrasi ke depan.
Dengan persiapan yang lebih awal dan tertib administrasi, KPU optimistis penyelenggaraan Pemilu 2029 dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu Anggota Bawaslu Papua Barat Nurlalila Muhammad menegaskan kepada partai politik untuk segera merapikan struktur kepengurusan hingga ke tingkat bawah, sekaligus memastikan seluruh data keanggotaan tersusun rapi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Persiapan administratif itu penting. Mulai dari struktur kepengurusan hingga keanggotaan harus dibenahi dari sekarang,” tegasnya.
Nurlaila juga meminta partai politik yang baru melantik kepengurusan baru, diwajibkan untuk segera diunggah dan didistribusikan kepada masing-masing pengurus. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat legitimasi administratif sekaligus mempermudah proses verifikasi di lapangan.
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Barat memberikan perhatian serius terhadap potensi kendala klasik dalam proses verifikasi, seperti data ganda dan keanggotaan fiktif. Kedua hal ini kerap menjadi batu sandungan bagi partai politik dalam memenuhi syarat administratif.
“Jangan sampai ada data ganda atau keanggotaan fiktif, karena itu akan menjadi kendala saat verifikasi faktual,” sahutnya tegas.
Selain itu, isu pencatutan nama tanpa persetujuan juga menjadi sorotan penting. Ia mengingatkan kepada partai politik untuk seluruh anggota yang terdaftar sebagai kader harus benar-benar merupakan individu yang secara sadar dan sukarela bergabung dengan partainya.
Hal ini penting untuk menghindari kasus di mana seseorang tercatat sebagai anggota partai, namun tidak mengetahui atau tidak menyatakan persetujuan.
“Keanggotaan tidak hanya harus lengkap secara administrasi, tetapi juga harus valid. Artinya, orangnya ada dan memang bersedia,” lanjutnya.
Dalam proses verifikasi faktual nantinya, setiap data akan dicek secara langsung untuk memastikan kesesuaian antara dokumen dan kondisi di lapangan.
KENN
