Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) resmi menutup forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Penutupan berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan yang dimulai sejak tanggal 30 April tersebut menjadi tahapan penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah ke depan mengusung tema “Pembangunan dan Pengembangan Kota Klaster dalam Provinsi Berbasis Wisata dan UMKM melalui Optimalisasi Otonomi Khusus”.
Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Yakob Kareth, menegaskan bahwa forum ini memiliki peran strategis dalam menyatukan visi dan langkah seluruh pemangku kepentingan.
“Musrenbang Otsus dan RKPD ini merupakan tahapan krusial dalam proses pembangunan Papua Barat Daya. Ini momentum untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi fondasi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat ke depan,” ujarnya.
Dokumen RKPD yang dihasilkan diharapkan bersifat visioner, adaptif, dan realistis.
Pemprov PBD kemudian menetapkan visi pembangunan, yakni Mewujudkan Daerah yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan.
Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan lima misi utama:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis kearifan lokal
2. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital (e-government)
3. Pengembangan kota klaster berbasis wisata dan UMKM
4. Peningkatan ekonomi kreatif melalui kerja sama antar daerah dan negara
5. Penguatan konektivitas wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial.
Musrenbang ini juga menghasilkan sejumlah proyeksi dan kesepakatan penting sebagai dasar pembangunan di 2027, di antaranya:
Pagu indikatif sesuai Renstra 2025–2029 sebesar Rp4,45 triliun.
Total usulan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mencapai Rp1,64 triliun dari 465 sub kegiatan.
Sementara itu, alokasi dana Otonomi Khusus terbagi dalam beberapa program prioritas:
– Papua Sehat : Rp340,47 miliar
– Papua Cerdas: Rp298,6 miliar
– Papua Produktif: Rp811,43 miliar
Total dana Otsus mencapai Rp1,45 triliun, sehingga total keseluruhan anggaran RKPD dan Otsus mencapai Rp5,90 triliun.
Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar forum seremonial, melainkan wadah strategis untuk dialog dan interaksi antara pemerintah, legislatif, swasta, akademisi, dan masyarakat.
Seluruh peserta diharapkan aktif memberikan masukan guna menyempurnakan dokumen perencanaan pembangunan.
“Melalui forum ini, kita ingin merancang masa depan Papua Barat Daya yang lebih baik, dimana setiap masyarakat merasakan manfaat pembangunan,” tutupnya.
Musrembang diakhiri dengan penandatanganan berita acara dari masing-masing Pemda baik kabupaten maupun Kota beserta para mitra pembangunan Provinsi Papua Barat Daya.
ZAN
