Koreri.com, Timika – Enam gubernur se-Tanah Papua berkumpul di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Bersama sejumlah pihak, para kepala daerah provinsi itu menggelar Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua 2026 di Hotel Horison Diana Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu dibuka secara resmi melalui prosesi penabuhan tifa bersama oleh para gubernur se-Tanah Papua sebagai simbol persatuan dan komitmen bersama membangun Papua.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang juga Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, yang telah mendukung terselenggaranya forum strategis tersebut.
“Kita tentunya mengucap syukur karena ini perjuangan yang cukup panjang. Bagaimana Tuhan membawa kita mulai dari tahun 2000 sampai hari ini di 2026,” imbuhnya.
Ia menegaskan semangat persatuan Papua tetap harus dijaga meski kini telah terbentuk enam provinsi di Tanah Papua.
“Satu dalam enam, enam dalam satu. Boleh enam provinsi, tapi tetap satu Papua,” cetus Gubernur Meki.
Menurutnya, otonomi khusus menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Mantan Bupati Paniai itu mengatakan forum tersebut bukan sekadar ruang diskusi formal, melainkan momentum konsolidasi besar untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan Papua ke depan.
“Forum ini bukan hanya ruang diskusi formal, tetapi menjadi ruang konsolidasi besar untuk menyatukan arah, komitmen, dan langkah pembangunan Papua ke depan,” ujarnya.
Meki juga mengungkapkan bahwa sebelum forum digelar, para kepala daerah Papua telah melakukan sejumlah pertemuan dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, hingga Presiden Republik Indonesia guna membahas arah pembangunan Papua dan pengelolaan dana otonomi khusus.
Forum Strategis Percepatan Pembangunan Papua 2026 ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, anggota DPR RI, pimpinan DPRP, MRP, serta mitra pembangunan internasional.
Turut hadir, Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua, pimpinan OPD, Kapolda Paoua Tengah, serta pemangku kepentingan setempat.
Melalui forum tersebut, Pemerintah daerah berharap lahir rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola dana Otsus, mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua secara berkelanjutan.
TIM
