Koreri.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Hal ini disampaikan Bupati Mimika Johannes Rettob usai menghadiri rapat bersama Menteri Sosial dan sejumlah kepala daerah di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Rabu (18/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut secara khusus membahas progres pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Mimika yang saat ini masih berstatus sekolah rintisan.
“Untuk Mimika, kami sudah menyampaikan bahwa saat ini masih dalam tahap rintisan, artinya proses belajar mengajar masih menggunakan bangunan sementara. Target kami ke depan adalah memiliki gedung permanen,” ujar Bupati Rettob.
Ia menjelaskan, salah satu syarat utama pembangunan gedung Sekolah Rakyat adalah kesiapan lahan yang bersertifikat. Pemkab Mimika sendiri telah menyiapkan lahan seluas 8,5 hektar di kawasan bekas asrama lama di Iwaka.
“Lahan sudah kami siapkan dan serahkan untuk pembangunan. Status aset tetap milik pemerintah daerah, namun digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Menurut Rettob, Kementerian Sosial telah merampungkan desain gedung dan saat ini proyek tersebut memasuki tahap pelelangan. Proses pembangunan ditargetkan dimulai tahun ini dan rampung pada Juni tahun depan.
“Tahun ini masuk tahap lelang, dan kita harapkan pembangunan selesai Juni tahun depan,” katanya.
Sementara itu, jumlah siswa Sekolah Rakyat di Mimika saat ini tercatat sekitar 55 orang, setelah sebelumnya 60 siswa dengan lima orang mengundurkan diri.
Program ini menyasar anak-anak dari kelompok masyarakat miskin, mulai dari desil 1 hingga desil 3.
Karena keterbatasan ruang kelas yang hanya tersedia empat unit, Pemkab Mimika belum dapat membuka penerimaan siswa baru tahun ini.
“Kami sepakat dengan Kemensos, penerimaan siswa baru ditunda sampai gedung baru selesai dibangun,” ujarnya.
Ke depan Sekolah Rakyat diharapkan mencakup jenjang pendidikan lengkap mulai dari SD hingga SMA.
Selain pendidikan, siswa juga akan mendapatkan berbagai fasilitas pendukung dari pemerintah.
“Kemensos memberikan dukungan seperti tempat tinggal hingga bantuan pengembangan ekonomi keluarga. Untuk Mimika, sudah ada 20 unit rumah yang disiapkan,” katanya.
Di wilayah Papua, program Sekolah Rakyat masih terbatas. Saat ini baru terdapat enam lokasi, dengan Mimika menjadi satu-satunya di Provinsi Papua Tengah.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Johannes juga mengusulkan pembangunan lumbung bantuan sosial di Timika. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat distribusi bantuan saat terjadi kondisi darurat.
“Kami sudah siapkan lahannya sejak era Menteri Sosial sebelumnya. Harapannya bisa segera dibangun agar distribusi bantuan lebih cepat dan terpusat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemkab Mimika juga mengusulkan pembangunan sentral atau unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Sosial di Timika. Saat ini, fasilitas serupa baru tersedia di Jayapura.
“Kami ingin Mimika menjadi pusat distribusi layanan sosial di Papua. Menteri Sosial sudah menyatakan persetujuan untuk rencana ini,” kata Johannes.
Ia berharap seluruh rencana tersebut dapat segera direalisasikan guna meningkatkan pelayanan sosial dan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di Papua.
Bupati Rettob didampingi Kepala Dinas Sosial Mimika Hasan Kemong dan Kepala BBPPKS Regional VI Jayapura Kemensos RI John Herman Mampioper.
EHO
