Koreri.com, Timika – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mulai mendata kontraktor Orang Asli Papua (OAP) sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan proyek dengan skema Penunjukan Langsung (PL).
Pendataan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan administrasi, kelengkapan dokumen perusahaan, serta rekam jejak pekerjaan sebelum kontraktor diberikan kepercayaan mengerjakan paket proyek pemerintah.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, mengatakan kontraktor OAP yang memenuhi persyaratan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembagian paket PL, terutama pekerjaan pembangunan drainase yang disiapkan tahun ini.
“PL ini kita usahakan pecah, agar semua bisa dapat, biar sedikit. Jadi yang tidak memenuhi syarat secara dokumen bisa kita kasih sebagai subkontraktor,” kata Yoga saat ditemui, Rabu (26/8/2026).
Menurut Yoga, pemecahan paket pekerjaan tersebut tidak semata-mata bertujuan mempercepat pelaksanaan proyek, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan kontraktor lokal agar memiliki pengalaman dan kapasitas yang lebih kuat.
PUPR Mimika juga membuka ruang bagi perusahaan yang belum memenuhi seluruh persyaratan untuk tetap terlibat melalui skema subkontrak. Porsi pekerjaan yang diberikan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
“Ini sebagai bentuk pembinaan,” ujarnya.
Yoga menjelaskan, paket PL tahun ini diarahkan terutama pada pembangunan drainase. Pekerjaan tersebut dinilai relatif terukur dari sisi pelaksanaan dan tingkat risikonya sehingga dapat menjadi ruang bagi kontraktor OAP untuk meningkatkan kemampuan sekaligus rekam jejak.
Saat ini, konsultan perencana telah melakukan survei lapangan di sejumlah wilayah, antara lain Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, dan Mimika Timur.
Hasil survei tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan dokumen teknis sebelum paket pekerjaan dibagikan kepada kontraktor yang memenuhi persyaratan.
PUPR Mimika menargetkan proses penandatanganan kontrak dengan kontraktor OAP dapat dimulai pada Agustus 2026.
Yoga menegaskan, program tersebut dirancang sebagai proses pembinaan berkelanjutan. Kontraktor OAP diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana melalui skema subkontrak, tetapi secara bertahap mampu memenuhi persyaratan dan menangani proyek PL secara mandiri.
“Tujuannya membina, mempersiapkan mereka ke depan sudah baik, sehingga bisa dipercayakan menangani PL sendiri tanpa harus subkontraktor lagi,” pungkasnya.
TIM
