Koreri.com, Kumurkek – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Maybrat, Selasa (13/10/2026).
Kunker yang dipimpin Ketua komisi, Zeth Kadakolo didampingi Sekretaris Habel Howay bersama sejumlah anggota diantaranya Barnike Susana Kalami, Yanto Yatam, George K. Dedaida dan Yustus Kambu diterima Wakil Bupati bersama jajaran Pemerintah daerah setempat.
Rapat kunker yang dipusatkan di ruang rapat kantor Bupati Maybrat dihadiri Wakil Bupati, Forkopimda, pimpinan OPD, kepala distrik, Kepala Kampung, tim pemekaran calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Maybrat Sau dan tim eksodus.
Komisi I dalam rapat itu memprioritaskan percepatan pemekaran calon Daerah Otonom Baru (DOB) Maybrat Sau sebagai salah satu upaya menjawab kesenjangan pembangunan sekaligus memperkuat stabilitas keamanan di Kabupaten Maybrat.
Ketua Komisi I DPRP PBD Zeth Kadakolo, mengatakan pihaknya menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus memantau perkembangan penanganan sejumlah kasus keamanan.
Pemekaran wilayah menjadi kebutuhan mengingat luasnya Kabupaten Maybrat dan masih adanya masyarakat yang merasa belum mendapatkan perhatian pembangunan secara memadai.
“Kalau masyarakat diperhatikan, mereka tentu berharap bisa kembali dan hidup dengan aman. Aspirasi masyarakat ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Zeth Kadakolo kepada wartawan di Kumurkek.
Selain pemekaran, Komisi I juga menyoroti kondisi keamanan Maybrat, termasuk perkembangan penanganan sejumlah kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu.
Kadakolo menegaskan, menjaga keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat dan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan hingga pemuda.
Pihaknya juga mendorong penguatan dukungan fasilitas keamanan serta berkomitmen menyampaikan berbagai kendala di daerah kepada pemerintah provinsi, Polda Papua Barat Daya, TNI, dan pihak terkait lainnya.
Terkait pemekaran Maybrat Sau, Kadakolo mengapresiasi respons Pemerintah daerah dan dukungan para pemangku kepentingan serta masyarakat terhadap rencana tersebut.
Ia berharap aspirasi itu mendapat perhatian serius agar proses pemekaran dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal jika situasi keamanan terganggu. Karena itu, keamanan dan pemerataan pembangunan harus berjalan beriringan,” tegas Kadakolo.
Usai penyerapan aspirasi, Komisi I DPRP PBD menyerahkan bantuan kepada lima Distrik yaitu, Aifat Selatan, Aifat Timur Tengah,, Aifat Timur, Aifat Timur Jauh dan Aifat.
“Bantuan sembako ini jangan dilihat dari jumlahnya tapi ini kepedulian kami komisi I kepada masyarakat disini,” pungkas Kadakolo.
KENN
