Wabup Maybrat: Warga Eksodus Bertahap Kembali, Pemulihan Infrastruktur Dikebut

Wabup Maybrat Pengungsi Maybrat
Kunjungan Kerja Komisi I DPRP PBD di Pemerintah Kabupaten Maybrat, Selasa (13/10/2026) / Foto : KENN

Koreri.com, Kumurkek –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat terus memulihkan kondisi wilayah terdampak konflik dengan memulangkan warga secara bertahap, memperbaiki rumah dan fasilitas umum serta menyiapkan dukungan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Wakil Bupati Maybrat Fernando Solossa mengatakan warga di Distrik Aifat Selatan telah kembali seratus persen atau seluruhnya. Sementara itu, warga di Distrik Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan masih banyak yang belum kembali karena akses jalan menuju pusat pemerintahan distrik belum terhubung dan sejumlah fasilitas umum belum pulih.

“Di Aifat Selatan, masyarakat sudah 100 persen kembali. Sedangkan di Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan, sebagian masyarakat masih berada di luar wilayah, termasuk di Sorong, Kemur­kek, dan Ayata, karena akses jalan, sekolah, serta layanan kesehatan belum sepenuhnya pulih,” ungkapnya menjawab pertanyaan Komisi I DPRP Papua Barat Daya di Kumurkek, Selasa (13/10/2026).

Solossa menjelaskan, Pemkab bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara bertahap memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak, termasuk bantuan kebutuhan pangan, minuman, dan pengobatan bagi warga yang berada di pengungsian.

Pemda juga menyiapkan dukungan pemulihan mata pencaharian melalui penyediaan bibit dan pengembangan pangan lokal. Dinas teknis, termasuk dinas pertanian dan ketahanan pangan, akan dilibatkan agar masyarakat dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Terkait rehabilitasi rumah, sejumlah wilayah telah mendapat dukungan renovasi dan rekonstruksi. Namun, beberapa kawasan di Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan masih menunggu penanganan akibat keterbatasan anggaran. Usulan perbaikan tersebut diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat pada 2027.

Di sektor kelistrikan, Solossa menjelaskan, rencana perluasan layanan listrik di wilayah Mare Raya dan Aifat Timur telah dibahas bersama pihak terkait. Namun, pelaksanaannya masih mempertimbangkan aspek keamanan berdasarkan pertimbangan teknis PLN.

Ia menegaskan, penyesuaian tahapan pembangunan tersebut bukan berarti wilayah lain ditelantarkan. Pemerintah berharap situasi keamanan segera kondusif sehingga perluasan jaringan listrik dapat dilanjutkan ke wilayah yang belum terjangkau.

Selain pemulihan infrastruktur dasar, Pemkab Maybrat juga menyiapkan lahan untuk pembangunan Markas Kepolisian Resor (Polres) Maybrat dan satuan Brimob. Lokasi yang telah ditunjukkan kepada Mabes Polri berada di Fateh Gomi, dengan lahan sekitar dua hektare di depan kantor KPI.

Menurut Solossa, keberadaan satuan Brimob di Maybrat diharapkan dapat mendukung pengamanan wilayah sekitar, termasuk Teluk Bintuni, Tambrauw, dan Sorong Selatan.

Sementara itu, pembangunan Koramil dan Polsek tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku. Untuk pembentukan Polsek, tahapan awal yang perlu dipenuhi adalah pembentukan Polsubsektor.

Pemkab Maybrat berharap dukungan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan aparat keamanan dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, terutama di wilayah yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses dan layanan dasar.

KENN