Koreri.com, Bintuni – Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari dr. Dwi Sulistyono Yudo baru saja menggelar pertemuan bersama Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Teluk Bintuni Semester II Tahun 2023 di ruang rapat Sekda setempat, Rabu (13/9/2023).
Selain Kepala BPJS Manokwari, hadir pula Plh Sekda Ir. I B Puti Suratna, MM yang juga Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian mewakili Pemkab Teluk Bintuni.
Serta sejumlah instansi teknis, diantaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, Dinas Dukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Dinas Tenaga Kerja setempat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari dr. Dwi Sulistyono Yudo yang dikonfirmasi awak media seusai pertemuan menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Teluk Bintuni.
“Ini kita baru saja menyelesaikan kegiatan forum melibatkan beberapa OPD yang langsung dipimpin bapak Asisten II. Adapun respon kami dari BPJS kesehatan bahwa kami mengapresiasi setinggi-tingginya komitmen Pemda untuk menjamin warga masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni tetap terjaga dalam penjaminan JKN,” ucapnya.
Diakui dr. Dwi, bahwa apa yang sudah dilakukan Pemkab Teluk Bintuni sangatlah penting.
“Artinya apa? Kalau warganya sudah terdaftar di JKN dan ini warga asli ada di Teluk Bentuni juga ber-KTP Teluk Bentuni maka saat sakit tidak lagi memikirkan saya biaya dari mana. Karena sudah pasti dijamin oleh Pemerintah daerah dalam hal ini iurannya dibayar oleh BPJS kesehatan.
Kemudian BPJS Kesehatan membayar klaim kepada faskes baik itu rumah sakit maupun Puskesmas. Itu respon dari kami,” tandasnya.
dr. Dwi memastikan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan ini mencakup semua sekmen.
“Kita menyebutnya sekmen. Sekmen itu terdiri dari dua, dibantu oleh Pemerintah dalam hal ini kita sebut PBIJK yang bersumber dari APBN, lalu yang kedua kita sebut non PBI dan lain-lainnya. Jadi lain-lainnya itu seperti apa? Seperti PNS, TNI, Polri, Badan Usaha maupun masyarakat umum yang membayar mandiri,” urainya.
Pencapaian untuk BPJS di Kabupaten Teluk Bentuni sudah berapa persen? Apakah semua sudah terakomodir?
“Kalau kita berbicara angka harus lihat realitanya. Kalau melihat angka kita sudah diatas 95 persen artinya sudah statusnya UHC Non Cut Off atau nama lainnya UHC open. Tetapi jika melihat kenyataan dan realitanya masih ada beberapa masyarakat yang belum terdaftar. Itu yang kita kejar bersama-sama,” bebernya.
Diakui dr. Dwi, dalam forum tersebut masalah honorer menjadi salah satu hal penting yang dibahas.
“Tadi sudah disampaikan oleh bapak ketua forum hari ini bapak Asisten II salah satunya masalah honorer. Honorer yang berdasarkan data yang kami terima 3100 sekian itu belum terdaftar. Kemudian ada lagi aparat dan kepala kampung sebagian sudah, sebagian belum,” akuinya.
Sebagaian yang belum ini, lanjut dr. Dwi tetap akan diupayakan dan dioptimalkan agar terdaftar termasuk juga ada beberapa masyarakat lain.
“Contohnya kurang lebih ada 7000 masyarakat yang terdaftar bayar mandiri kelas I, II maupun III itu masih ada tunggakan. Itu yang kita sama-sama optimalkan supaya mereka semua tetap terjamin,” bebernya.
Disinggung soal target waktu, dr Dwi memastikan mengikuti acuan nasional.
“Kalau berbicara target kita mengikuti acuan nasional. Untuk targetnya saat ini masih diatas 95 persen namun kalau target nasional nanti 2024 diatas 98 persen. Kita sama-sama tetapkan target nasional di daerah,” pungkasnya.
KENN
