Koreri.com, Jayapura – Pelaksanaan pleno rekapitulasi suara Pilkada 2024 di Kabupaten Tolikara baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan serta Bupati dan Wakil Bupati Tolikara periode 2024 – 2029 belum bisa digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Kabarnya, pemicu belum digelarnya pleno tersebut karena telah terjadi intimidasi dan kecurangan untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu.
Ketua Tim Pemenangan Gubernur dan Wagub Papua Pegunungan Befa Jigibalon – Natan Pahabol (BE-NA) Usman Wanimbo dalam keterangannya, tdak menampik Pilkada di Tolikara penuh dengan intimidasi dan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif alias TSM.
Akibatnya, KPU belum bisa melaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten.
“Saya ingin tegaskan bahwa Pilkada di Tolikara belum selesai, belum ada pleno KPU. Sehingga jangan ada yang mengklaim meraih kemenangan di Tolikara untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur,” tegasnya dalam keterangannya kepada Koreri.com, Jumat (13/12/2024).
Usman membeberkan, pasca Pilkada 27 November lalu ada permainan curang yang dilakukan oleh salah satu paslon Gubernur dan Wagub dengan melakukan ancaman kepada saksi-saksi dari paslon BE-NA.
“Pilkada Tolikara terjadi bentrokan yang luar biasa, sehingga belum ada keputusan KPU siapa pemenangnya, sehingga tidak boleh ada yang klaim meraih suara terbanyak,” tegasnya.
Usman yang juga mantan Bupati Tolikara dua periode itu mengingatkan, tim sukses dari paslon Gubernur dan Wagub Jhon Tabo-Ones Pahabol untuk tidak membuat informasi yang membohongi masyarakat Tolikara dan Papua Pegunungan pada umumnya.
“Pilkada Tolikara belum selesai, kita sama-sama menunggu KPU gelar pleno dan tetapkan siapa pemenangnya. Mari kita sama-sama menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dan menciptakan Tolikara yang aman dan damai,” imbaunya.
Sementara itu, Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Nus Weya-Yan Wenda menyurati Kapolda Papua perihal permohonan pemindahan tempat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Tolikara.
Paslon nomor urut 2 itu menyatakan, berdasarkan sejarah, Kabupaten Tolikara pernah mengalami konflik dalam Pemilukada 2012 lalu yang mengakibatkan jatuhnya 16 korban jiwa serta kerugian material berupa pembakaran rumah dan kantor partai politik.
Kemudian, 8 Desember 2024 lalu, telah terjadi bentrokan besar antara massa pendukung paslon.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar, dengan masing-masing pihak membawa senjata tradisional seperti panah, parang, dan lainnya.
Oleh karena itu, situasi pasca konflik menimbulkan ketegangan, saling berjaga, dan ketidakpercayaan terhadap kinerja Penjabat Bupati dan Forkopimda yang dapat memicu konflik lebih lanjut antar pendukung.
“Kami pasangan calon nomor urut 2 mengharapkan pelaksanaan Pilkada yang kondusif, aman, dan tidak mengorbankan masyarakat dan daerah. Demi menjaga keamanan dan netralitas proses rekapitulasi suara, kami memohon izin kepada Kepolisian Daerah Papua untuk memindahkan lokasi pleno dari Kabupaten Tolikara ke Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang dianggap sebagai lokasi netral dan aman,” pinta Nus Weya.
“Kami juga memohon dukungan dan pengamanan dari Kepolisian Daerah Papua untuk memastikan kelancaran proses pleno di lokasi baru tersebut,” pungkas paslon 02 pada surat yang ditujukan ke Polda Papua tersebut.
TIM
