Pemkab Maybrat Harap Komisi I DPRP PBD Kawal Aspirasi Warga Terdampak Konflik hingga Pusat

Wabup Maybrat Fernando Solossa
Wakil Bupati Maybrat Fernando Solossa / Foto : KENN

Koreri.com, Kumurkek – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat mengapresiasi kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) di Kumurkek, Selasa (13/10/2026).

Adapun agenda komisi yang membidangi Hukum dam Pemerintahan ini adalah untuk mengupdate perkembangan dan kesiapan usulan/persiapan calon daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Maybrat Sau.

Selain itu, memantau situasi keamanan di wilayah Aifat Raya serta dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Wakil Bupati Maybrat Fernando Solossa mengapresiasi kunjungan kerja Komisi I DPRP PBD ke wilayah itu. Karena menurutnya, selama lembaga legislatif di provinsi baru tersebut dibentuk, baru pernah terjadi kunjungan seperti ini.

“Selama lembaga DPRP Papua Barat Daya terbentuk, baru pertama kali Komisi I mengunjungi sekaligus menjaring aspirasi di Kabupaten Maybrat. Selama ini memang belum pernah ada,” ujarnya mengapresiasi.

Pada kesempatan ini, Nando Solossa sapaan akrab Wabup Maybrat meminta aspirasi masyarakat terkait dampak konflik, pembangunan infrastruktur, dan rencana pemekaran wilayah terus dikawal hingga ke pemerintah provinsi maupun pusat.

Permintaan itu disampaikannya saat menyambut kunjungan kerja Komisi I DPRP PBD di kantor pusat pemerintahan Maybrat yang juga dihadiri Forkopimda hingga berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah kampung dan distrik.

Menurut Wabup, kunjungan tersebut menjadi ruang dialog langsung untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah, mulai dari dampak konflik sejak 2021 hingga 2026, pelayanan pendidikan dan Kesehatan hingga konektivitas antardistrik, antarkampung, serta akses jalan provinsi, termasuk ruas Susumuk – Teluk Bintuni.

Ia menyebut masyarakat menyambut baik pembahasan rencana pemekaran calon DOB Kabupaten Maybrat Sau sebagai salah satu upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Politisi muda Golkar ini berharap aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi dapat ditindaklanjuti, sementara persoalan yang membutuhkan dukungan Pemerintah pusat dapat diperjuangkan bersama.

“Pembangunan harus berjalan dalam situasi keamanan yang kondusif agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan,” tekan  mantan Ketua DPRK Maybrat itu.

Dirinya berharap warga yang masih bertahan di hutan akibat konflik segera kembali dan bergabung dengan masyarakat lainnya untuk membangun Maybrat.

Wabup Nando juga menegaskan, kehadiran Pemerintah harus memberikan rasa aman, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan menjadi beban bagi rakyat.

KENN