Koreri.com, Manokwari– Teluk Bintuni merupakan Kabupaten kelima dari enam daerah di Provinsi Papua Barat yang telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Papua Barat untuk dilakukan audit.
LKPD Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2020 diserahklan langsung Bupati Ir Petrus Kasihiw,M.T didampingi Ketua DPRD Simon Dowansiba,S.E, Kepala BPKAD Herman Kayame, Inspektur Richat Talakua dan diterima Kepala BPK-RI Perwakilan Papua Barat, Arjuna Sakir SE, MM, Ak .
Bupati Ir Petrus Kasihiw,M.T menegaskan bahwa setelah penyerahan LKPD tahun anggaran 2020 kepada Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Papua Barat maka Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sudah siap untuk diaudit keuangan tahun tersebut.
“Semua pimpinan OPD harus siap untuk mempertanggung jawabkan sesuai dengan format awal pertanggung jawab yang mereka buat itu, tinggal pada auditor melakukan audit pimpinan OPD melengkapi sebagai bukti penggunaan anggaran.” Ucap Bupati Petrus Kasihiw kepada media ini di Manokwari, Senin (29/3/2021).
Lebih lanjut dijelas Petrus Kasihiw ada penekanan dari ketua BPK RI Perwakilan Papua Barat Arjuna Sakir SE, MM, Ak terkait dengan progres capaian tindak lanjut dari LHP LKPD tahun-tahun sebelumnya yang belum diselesaikan.
Dikatakan Kasihiw bahwa progres itu harus diproses jika ada asset yang diputihkan, dilelang dan dimusnahkan segera dilakukan, kemudian kalau ada yang harus dikembalikan ke kas negara secepatnya dilakukan supaya jangan menimbulkan persoalan hukum.
“Jadi harapan saya kepada inspektur, Sekda, Kepala BPKAD, Kabid asset segera melakukan penataan itu, untuk kita bisa mencapai WTP dari waktu ke waktu semakin berkurang pekerjaan rumah yang kita tinggalkan, karena pengeloaan keuangan ini dipantau juga oleh aparat penegak hukum yang lain.” Ujarnya.
KENN
