Koreri.com, Bintuni– Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw,M.T mengingatkan para Kepala Kampung untuk menggunakan dana desa untuk membangun serta memajukan kampung harus tepat sasaran.
Ada beberapa program prioritas pembangunan dan penggunaan dana kampung pada tahun 2022 dan diserahkan Bupati Ir Petrus Kasihiw,M.T di kantor Dinas Pemberdayaan masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Teluk Bintuni, Kamis (10/2/2022).
“Sudah saatnya pemerintah Kampung bangkit dan berlomba-lomba untuk membangun dan memajukan Kampung agar menjadi baik, maju dan mandiri, Bapak Kepala Kampung harus ingat, itu yang diharapkan Bapak Presiden, ” Ujar Bupati saat menyerahkan dana desa.
Lebih lanjut dijelaskan Kasihiw bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK/2022/ tentang dana desa yaitu, pembayaran bantuan langsung tunai dana desa minimal 40 persen pagu dana desa, yang disebut bantuan langsung tunai (BLT) paling besar itu 40 persen, misalnya 1 milliar berarti dialokasikan Rp 400 juta.
Kemudian digunakan untuk penanganan covid- 19 sebesar 8 persen dari pagu dana desa, ” Covid ini tidak bisa lepas dari perhatian kita karena ini sudah stresing Presiden kepada kita, kepada Bapak Gubernur . Covid 19 itu adalah musuh kita, karena dia membunuh. ” Jadi gunakan dana itu untuk beli masker, sosialisasi kepada masyarakat, ” ajak Bupati.
Untuk ketahanan pangan, baik pertanian atau perikanan itu 20 persen, misalnya untuk kolam ikan, kandang ayam, kebun bersama atau untuk tanam sayur di pekarangan, “daripada rumput tumbuh lebih baik kita tanam sayur kah? Itu penting sekali, 20 persen untuk itu,” ucapnya.
Lalu sisa dana dana desa sebesar 32 persen digunakan sesuai dengan hasil musrenbang Kampung dan disesuaikan dengan kemampuan dana desa yang ada, ” Mungkin hari ini kita mau bikin apa sesuai kesepakatan baperkam, kita mau bikin apa? dari 32 persen itu, ” kata Bupati mengingatkan di tempatnya berkantor hari ini, Kantor DPMK.
Bupati berharap dengan program-program yang sudah kita rancang ini, padat karya ada di Kampung, padat karya tahun lalu tidak ada tapi tumpuk ditahun 2022 ini barulah dijalankan semua disebabkan karena kondisi keuangan.
“Jadi kerja harus ada hasil, kalau tidak semua kita diperiksa, makanya saya tunda dengan memanggil para Kepala distrik, karena transfer datang itu di minggu ke empat di bulan Desember, disampaikan oleh negara tidak bisa main-main, kami kabupaten juga lambat, biasanya itu perhitungan covid itu, kalau itu belum ada DPA tidak diserahkan, jadi tahun ini dana padat karya turun dua kali, turun di APBD induk dan nanti turun APBD perubahan,” Jelas Kasihiw.
Dia minta masyarakatnya kembali ke Kampung karena diseluruh Indonesia Kampung wajib menganggarkan dana BLT Rp 300 ribu per keluarga penerima manfaat. , “Bapa dong bikin data baik, KTP kalau ada kepada siapa diberikan ? Warga kampung itu Semua di data. Pemerintah juga membuat sektor-sektor , ada lima daerah (distrik) pementasan kemiskinan, Bapak Presiden, Gubernur dan kabupaten kita sudah kumpul dan kita serahkan, tahun lalu kita sudah jalan, tinggal provinsi belum kasih uang, jadi kita Terima berkat yang ada dulu,” pungkasnya.
Kembali Bupati menegaskan kepada para kepala kampung untuk mengatur BLT itu agar dapat digunakan oleh masyarakat supaya memenuhi keperluan sehari-harinya agar dana tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
“Harus buat laporan pertanggungjawaban karena kita akan diperiksa, kepala Kampung diperiksa, camat diperiksa, dinas diperiksa, saya juga di periksa , kita salah berarti semua masuk sel, ” Tandas Bupati.
Hadir pada kegiatan itu kepala dinas DPMK Haris Tahir, Sekertaris DPMK Imam Yuliasworo, Bidang Pemberdayaan kelembagaan Melianus Yettu, Sub Umum dan kepegawain Alfrida Herny serta seluruh staf pegawai DPMK.
KENN
