Koreri.com, Bintuni – Aksi demo guru-guru yang diprakarsai Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Teluk Bintuni, Rabu (11/5/2022) lalu ditanggapi dingin pemerintah daerah.
Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw, M.T. telah menyiapkan tiga langkah cepat untuk menjawab tuntutan para guru tersebut.
“Ada tiga tindakan yang saya lakukan yaitu pertama, membentuk tim evaluasi kinerja guru-guru. Kedua, akan dilakukan seleksi ulang Guru-guru Honorer dan yang ketiga, bagi guru-guru PNS/ASN yang terlibat dalam aksi demo akan dikenakan sanksi tegas,” tulis Bupati melalui siaran persnya yang diterima media ini, Jumat (3/6/2022).
Sebelumnya, Ketua PGRI Kabupaten Teluk Bintuni Simon Kambia saat diwawancarai oleh wartawan Rabu (11/5/2022) di Kantor Bupati Teluk Bintuni, mengatakan perjuangan menuntut hak para guru kontrak yang belum dibayar selama tiga bulan hingga realisasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahap IV.
PGRI Teluk Bintuni dan para guru kontrak menyatakan bahwa gaji tiga bulan guru kontrak 2021 dan BOP Tahap IV yang belum direalisasikan merupakan tanggungan Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni.
Selanjutnya PGRI bersama para guru kontrak akan menempuh cara yang lebih bijak untuk menyampaikan tuntutan antara lain dengan menemui langsung Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw guna meminta penjelasan.
Untuk diketahui, para guru kontrak membuat kesepakatan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat untuk mengakhiri aksi mogok mengajar yang berlangsung sejak 13 Mei 2022.
Guru kontrak akan kembali mengajar di sekolah mulai Rabu (18/5/2022) lalu.
RLS
