Koreri.com, Jayapura – Sekelompok orang yang mengatasnamakan Tim Peduli Demokrasi Kabupaten Mamberamo Tengah menggelar aksi demo di Kobakma, Senin (6/2/2023).
Tujuan aksi tersebut untuk menolak 3 (Tiga) Rancangan Dapil oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah serta meminta dikembalikannya DPT dan Suara berdasarkan data 2014.
Demi menegaskan penolakannya, aksi itu pun berujung pemalangan jalan masuk kantor Bupati dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Ketua Tim Peduli Demokrasi Yosem Wilson Polona mengatakan pihaknya meminta KPU RI serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Pusat segera menanggapi aspirasi rakyat Mamberamo Tengah.
“Kami minta segera tanggapi apa yang telah disampaikan oleh DPR, Dukcapil dan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pada beberapa waktu yang lalu jika tidak ditanggapi kami akan boikot pemilihan tahun 2024. Rancangan dapil itu merugikan masyarakat di 5 (lima) distrik wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah,” ancamnya.
Yosem mengingatkan semua pihak tahu jelas bahwa daerah pegunungan ini adalah wilayah yang rawan konflik, sering terjadi konflik baku perang dan baku bunuh karena masalah-masalah pemindahan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) alokasi kursi dan dapil.
“Jadi kami tidak mau hal itu terjadi di kita punya tempat di Kabupaten Mamberamo Tengah, karena kami punya tempat disini aman dan damai. Kami harap segera tanggapi kami punya aspirasi,” tegasnya.
Yosem menegaskan pula, pihaknya meminta KPU RI dan Ditjen Dukcapil Pusat segera menanggapinya dalam beberapa waktu kedepan.
Ia bahkan memberikan batas waktu terakhir tanggal 9 Februari 2023.
“Dalam waktu dua hari ini segera tanggapi kami punya aspirasi. Kalau tidak kami akan buat tindakan yang lebih dari sekarang ini,” ancamnya.
“Kami akan lakukan pemalangan aktivitas semua di wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah. Kami tidak akan buka pemalangan kantor dan pemalangan aktivitas di daerah ini kecuali ada tanggapan balik dari KPU RI dan Ditjen Dukcapil Pusat,” tutupnya.
RIL
