Koreri.com, Jayapura – Papua Corruption Watch (PCW) menilai dana PON XX tahun 2020 berpotensi besar di korupsi.
Pemerintah pusat dan daerah telah mencairkan dana Rp 2 Triliun, untuk dana awal penyelenggaraan event olahraga nasional ini.
Direktur Founder PCW Muhammad Rifai Darus, SH, MH, menegaskan itu.
“Jika pengelolaan dana PON XX di Papua tidak sesuai koridor dan regulasi yang berlaku, maka peluang untuk di korupsi itu sangat besar. Jangan sampai kita terlalu semangat menyambut PON XX, yang luar biasa ini. Lalu dia punya regulasi terlewatkan atau salah posisi atau salah pos,” tegasnya kepada wartawan usai Deklarasi Pencanangan Gerakan Membangun Papua dari Kampung dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Jayapura, Senin (9/12/2019).
Menurutnya, dana awal 2 Triliun yang diperuntukkan untuk pembangunan venue hingga upacara pembukaan (opening ceremony) PON XX, masing-masing dikelola KONI Papua, PB PON dan Puslatprov Papua yang dipegang Kodam XVII/Cenderawasih dan DPD KNPI Provinsi Papua, untuk perekrutan relawan PON XX.
Pihaknya juga telah memberikan masukan kepada pemangku kepentingan yang mengelola dana –dana PON XX, tapi ada regulasi- regulasi yang harus diperhatikan bersama- sama.
Para pemangku kepentingan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dana PON XX, baik KONI Papua, PB PON, Pustatprov Papua dan DPD KNPI Provinsi Papua, agar berhati-hati dan harus diperuntukan sebagaimana keputusan DPR Papua tentang alokasi dana PON XX.
“Jadi apa yang telah diputuskan DPR Papua tentang dana PON, lalu di tengah- tengah masyarakat bergeser itu posnya. Pos membangun venue A, tapi di lapangan membangun venue B. Atau satu venue untuk membangun cabor tertentu, tapi digunakan untuk membangun cabor yang lain. Ini kan temuan,” imbuhnya.
Meski demikian, Darius menambahkan jika pihaknya berpikir positif bahwa Papua bisa menjadi tuan rumah yang baik, tanpa ada masalah penyalahgunaan keuangan PON XX di kemudian hari.
VDM
