Koreri.com, Jayapura – Ketua sementara DPRD Kabupaten Nduga, Ikabus Gwijangge mengatakan pihaknya telah mengusulkan ke Gubernur Papua terkait pelantikan 3 pimpinan definitif periode 2019 – 2024 untuk diproses SK pelantikan.
Menurutnya, tugas utama pimpinan sementara DPRD Nduga adalah untuk bentuk alat kelengkapan Dewan mulai dari fraksi, Komisi dan tatib sebagai dasar untuk bekerja.
“Jadi, kemarin (Senin 9/3/2020) kita telah membentuk alat kelengkapan Dewan dan setelah itu kita usul pimpinan definitif berdasarkan rekomendasi Bupati yang sudah ditetapkan,” terang Ikabus kepada wartawan di Jayapura, Selasa (10/3/2020).
Dikatakan, pelantikan pimpinan definitif paling lambat awal April 2020 setelah ada SK Gubernur Papua atas usulan yang disampaikan.
“Kita sudah usul Gubernur Papua, Jadi, pelantikan pimpinan definitif tunggu setelah ada SK Gubernur sehingga tugas – tugas yang kami emban dari masyarakat akan kami laksanakan dalam program kerja,” katanya.
Tiga nama unsur pimpinan yang diusulkan berdasarkan partai pemenang pemilu 2019 di Kabupaten Nduga yaitu Golkar 6 kursi, PKS 6 kursi dan Garuda 3 kursi.
“Jadi, Golkar usulkan nama Ikabus Gwijangge sebagai Ketua DPRD Nduga, PKS usulkan Alimi Gwijangge sebagai Wakil Ketua I dan partai Garuda usulkan Epianus Kogoya sebagai Wakil Ketua II,” ujarnya.
Dijelas Ikabus, ada tiga Komisi di DPRD Nduga diantaranya, Komisi A bidang Politik Hukum dan Pemerintahan, Komisi B bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan serta Komisi C bidang kesehatan dan pendidikan.
“Kalau fraksi paling tinggi 5 dimana 3 fraksi utuh dan 2 fraksi gabungan,” jelasnya.
Untuk itu, dirinya minta Pemerintah Provinsi Papua agar mempercepat proses SK pimpinan definitif yang sudah diusulkan ke Gubernur Papua
“Kita sudah usulkan ke Gubernur Papua dan kalau bisa SK dipercepat supaya kami sudah bisa melaksanakan tugas dan program kerja di Kabupaten Nduga,” kata Ikabus.
Saat in, kata Ikabus, memang Kabupaten Nduga terlambat pembangunan dengan situasi yang begitu rumit kita hadapi dari tahun ke tahun sampai hari ini masih ada sehingga pelantikan pimpinan DPRD Nduga jangan sampai molor.
“Jadi tugas DPRD itu melihat dan mengawasi program kerja Pemerintah daerah karena saat ini masyarakat pengungsi masih ada di Kabupaten tetangga karena tugas kami DPRD Nduga bagaimana melihat rakyat kami yang menderita,” katanya.
VER
