• Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
Kamis, Januari 28, 2021
  • Login
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Nasional
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
No Result
View All Result
Home Pemerintahan

Gubernur : Otsus Tak Ada Hubungan Lagi Dengan Pemprov Papua

3 Oktober 2020
Di Pemerintahan
0
Pengangkatan Honorer : Kabupaten/Kota Diminta Usulkan Sesuai Kebutuhan
Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com, Jayapura – Gubernur Lukas Enembe, mengatakan semua pembahasan tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua diserahkan ke DPRP dan MRP karena itu ranah politik.

“Kami sudah punya kesimpulan dan sama saja. Jadi, kalau bicara otonomi khusus kami serahkan kepada DPRP dan MPR karena pasal-pasalnya sudah jelas,” tegasnya seusai pertemuan dengan Penjabat Sekda Papua bersama OPD di ruang kerjanya, Selasa (29/9/2020).

Dikatakan, pembahasan Otus diserahkan DPRP dan MRP juga sesuai kajian akademik Uncen Jayapura.

“Jadi, kajian Otsus diserahkan kepada MRP dan DPRP bukan ke kita Pemerintah Provinsi Papua. Sehingga kedepan tidak lagi berhubungan dengan kita. Saya sudah stop, tidak boleh bicara ini (Otsus, red) lagi,” tegasnya.

Menurut Gubernur, evaluasi Otsus merupakan ranah MRP dan DPR Papua karena dua lembaga ini nantinya yang akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan rakyat Papua sementara Pemerintah Provinsi hanya mendampingi.

“Sesuai Pasal 74 Undang-undang 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang mengamanatkan, rakyat Papua dapat mengajukan perubahan undang-undang itu kepada DPR atau pemerintah melalui MRP dan DPR Papua,” jelasnya.

Gubernur menyoroti sikap Pemerintah Pusat yang menolak RUU Otsus Plus pada 2015 silam.

Jika saja Otsus Plus itu diterima, tentu tak bakal muncul masalah seperti saat ini.

“Waktu saya serahkan Otsus Plus, Pemerintah pusat tidak mau. Sekarang mereka sibuk ke sana kemari. Ini akibatnya! Saya sudah pikirkan jauh ke depan. Kalau waktu saya usulkan Otsus plus diterima maka semua aman tapi sekarang sudah terjadi lain jadi kita kita tidak bahas itu lagi,” pungkasnya.

OZIE

Berita Terkait

Tol Laut di Pelabuhan Depapre Resmi Diluncurkan

Tol Laut di Pelabuhan Depapre Resmi Diluncurkan

28 Januari 2021

Koreri.com, Jayapura – Program Tol Laut Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura resmi diluncurkan. Peluncuran tersebut selain dihadiri para pejabat dari Pemerintah...

Awak Media Diingatkan Tak Beropini Soal Papua

Awak Media Diingatkan Tak Beropini Soal Papua

20 Januari 2021

Koreri.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Papua mengajak semua awak media untuk tetap mengedapankan prinsip-prinsip jurnalis...

Kemendagri : Menteri Tak Pernah Sebut Papua Contoh Pemda yang Salah Susun RAPBD

Kemendagri : Menteri Tak Pernah Sebut Papua Contoh Pemda yang Salah Susun RAPBD

20 Januari 2021

Koreri.com, Jayapura – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengklarifikasi pemberitaan sejumlah media online  di Papua terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri...

Jerman-Papua Teken MoU Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola di Sektor Kehutanan

Jerman-Papua Teken MoU Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola di Sektor Kehutanan

15 Januari 2021

Koreri.com, Jayapura – Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan akuntable adalah misi Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH  dan wakilnya...

Jelang Beroperasi, Sekda Papua Pantau Kesiapan Tol Laut Pelabuhan Depapre

Jelang Beroperasi, Sekda Papua Pantau Kesiapan Tol Laut Pelabuhan Depapre

14 Januari 2021

Koreri.com, Jayapura – Membangkitkan ekonomi dan daya saing di Papua merupakan salah satu misi Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH...

Pemprov Papua Dorong Pengembangan Sagu di Kampung Puay

Pemprov Papua Dorong Pengembangan Sagu di Kampung Puay

9 Desember 2020

Koreri.com, Jayapura – Dinas Perindustrian Perdagangan UKM Koperasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua terus memberdayakan kelompok usaha Orang Asli Papua...

Berita Selanjutnya

Pengelolaan Tambang Block Wabu Hitadipa Harus Libatkan Masyarakat Adat

Rekomendasi

Polisi Tangkap 2 Warga Bawa Ganja Lewat Pos Penyekatan

Polisi Tangkap 2 Warga Bawa Ganja Lewat Pos Penyekatan

8 bulan ago
Polda Papua Salurkan Bantuan ke 2 Panti Asuhan di Sentani

Polda Papua Salurkan Bantuan ke 2 Panti Asuhan di Sentani

8 bulan ago

Populer

  • Pihak Terkait Nilai Permohonan Pemohon Mengada-ada

    Pihak Terkait Nilai Permohonan Pemohon Mengada-ada

    122 shares
    Share 49 Tweet 31
  • Sidang Pendahuluan PHP Teluk Bintuni di MK Terbuka

    79 shares
    Share 32 Tweet 20
  • Optimis Menang di MK, Begini Himbauan Piet–Matret

    108 shares
    Share 43 Tweet 27
  • Ungkap Kasus Politik Uang, Pemuda Mamberamo Raya Apresiasi Kinerja Gakumdu

    9 shares
    Share 4 Tweet 2
  • Kuasa Hukum Daftar Permohonan ke MK : Ada Potensi Menang

    68 shares
    Share 27 Tweet 17
Koreri Trans Media

© 2017-2020 Koreri.com
All Rights Reserved

Navigate Site

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer

Follow Us

No Result
View All Result
  • Serba-Serbi
  • Pemerintahan
  • Fokus

© 2017-2020 Koreri.com
All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In