Koreri.com, Ambon – Anggota Komisi I DPRD Maluku Alimudin Kolatlena mengingatkan pejabat daerah di wilayah itu mengedepankan etika dalam berkomunikasi.
Hal tersebut disampaikannya menyoroti pernyataan Gubernur Maluku Murad Ismail saat momen penyerahan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat bagi masyarakat yang terdampak pemberlakuan PPKM, Senin (26/7/2021).
Gubernur saat itu mengeluarkan pernyataan yang tak etis menanggapi aksi demo menolak PPKM yang gencar dilakukan belakangan ini.
“Ini bukan soal Murad Ismail secara pribadi, tapi soal seorang Gubernur yang notabene kepala daerah wajib menjaga setiap kata yang dikeluarkan. Jadi pilihan kata untuk disampaikan di ruang publik haruslah kata yang tidak mengandung unsur yang tidak etis seperti yang disampaikan beliau,” tekannya, Rabu (28/7/2021).
Untuk itu, Kolatlena kembali menekankan bahwa etika berkomunikasi di ruang publik harus perlu dijaga.
Bukan sebaiknya pilihan kata dan bahasa tidak etis yang disampaikan dihadapan organisasi terhormat, juga organisasi yang berwibawa.
“Harus diingat, bahwa sebagai kepala daerah wajib memilih dan menghindarkan diri dari kata – kata yang tidak etis dihadapan publik. Dan ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua,” tegasnya.
Kolatlena menambahkan, bahwa seorang pemimpin harus bisa merespon dinamika publik seperti adanya aksi demonstrasi, kritikan dan lain-lain secara akademik.
“Inikan kesannya mau dibilang emosional, mau dibilang sentimen atau bahkan bisa dibilang sebuah kebodohan karena menyampaikan bahasa yang sangat tidak beretika sebagai pejabat publik,” bebernya.
Bahkan, kejadian seperti itu bukan baru kali ini saja dan terkesan terbiasa melontarkan kata – kata yang kasar mengandung makian di hadapan publik,
“Untuk itu, harapan kami ke depan agar Gubernur Maluku harus bisa menahan diri serta menjaga etikanya dalam berkomunikasi,” tukasnya.
JFL
