Koreri.com, Jayapura – Proses dua nama calon Wakil Gubernur Papua pilihan Gubernur Lukas Enembe masih tarik ulur dalam internal koalisi Lukmen Jilid II yang membuat polemik cukup lama hingga saat ini belum diserahkan nama Yunus Wonda dan Kenius Kogoya ke DPRP untuk dilakukan pemilihan Wakil Gubernur definitif pengganti Almarhum Klemen Tinal.
Polemik cawagub Papua ini diduga kuat ada intervensi pemerintah pusat di Jakarta yang sengaja dibuat untuk menghambat proses pemilihan cawagub di DPRP ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan termasuk Koalisi Masyarakat Nusantara di Papua.
Ketua Koalisi Masyarakat Nusantara di Papua, Johan Wenehen, mengatakan ada tiga parpol koalisi Lukmen Jilid II tidak menghargai masyarakat akar rumput pemilik hak suara saat pemilihan Gubernur yang memenangkan LUKMEN jilid I dan II.
Menurutnya, Lukas Enembe dan Almarhum Klemen Tinal di pilih rakyat Papua, namun ada partai koalisi menolak 2 nama cawagub Papua yang sudah dilingkar Gubernur Lukas Enembe untuk diserahkan ke DPR dilakukan pemilihan.
Dari 2 nama Cawagub yang dilingkar Gubernur Lukas Enembe, nama Yunus Wonda layak dipilih perwakilan rakyat di lembaga legislatif menjadi Wakil Gubernur antar waktu 2 tahun menyelesaikan tugas almarhum Klemen Tinal.
“Dari keterwakilan 9 partai politik pengusung dan pendukung LUKMEN jilid II, ada 6 partai politik yang secara kolektif kolegial dari internal partai memenuhi AD/ART sudah memberikan rekomendasi kepada 2 nama cawagub Papua yang dilingkar Gubernur Lukas Enembe,” kata Johan kepada wartawan di Kota Jayapura, Senin (23/8/2021)
