Koreri.com, Manokwari – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) berkolaborasi dengan DPR Papua Barat untuk mendorong penjabat Gubernur harus orang asli papua (OAP).
“Setuju dan sangat mendukung langkah DPR Papua Barat untuk mendorong ke Kemendagri agar penjabat Gubernur Papua Barat harus orang asli bukan kiriman sesuai maunya pemerintah pusat,” tegas Ketua MRPB Maksi Nelson Ahoren,S.E kepada wartawan usai mengikuti upacara peringatan HUT Provinsi Papua Barat ke-22 di Pendopo Kantor Gubernur Arfai Gunung, Selasa (12/10/2021).
Dikatakannya bahwa setelah Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan,M.Si melepaskan jabatan pada bulan mei 2022 mendatang maka Carateker Gubernur selama dua tahun, dimana waktu ini cukup lama.
Sehingga harus Carateker Gubernur di Provinsi Papua Barat harus Orang Asli Papua supaya dia mengetahui kondisi di daerah, jangan lagi pemerintah pusat mengirim orang untuk memimpin daerah ini.
Maksi Ahoren menegaskan secara pribadi menolak kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang akan menetapkan semua Penjabat Gubernur dari kalangan TNI-AD.
