Koreri.com, Ambon – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menyiapkan berbagai kemudahan perizinan investasi dan penyediaan lahan untuk mendukung program kampung budidaya rumput laut terintegarasi atau “Seaweed Estate” dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Program kampung budidaya rumput laut tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2022 mendatang.
“Kami akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk investasi mulai dari perizinan sampai penyediaan lahan untuk program ‘seaweed estate’, karena program tersebut merupakan solusi untuk membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan di Malra yang merupakan serambi depan di perbatasan maritim Indonesia bagian timur,” kata Bupati Malra M. Thaher Hanubun di Ambon, Minggu (17/10/2021).
Ia mengatakan Pemda bergerak cepat untuk merespons niat baik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menetapkan rumput laut sebagai komoditas unggulan nasional. Sebagaimana dalam RPJMN tahun 2020-2024 disebutkan rumput laut sebagai komoditas unggulan yang perlu dikembangkan.
Apalagi dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju turun langsung untuk meninjau potensi dan persiapan program “seaweed estate” di Malra, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Karena itu, Bupati Thaher berharap kesiapan Pemkab Malra bisa lebih meyakinkan Pemerintah pusat dan investor untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan di daerah itu.
Luas areal yang dikembangkan untuk seaweed estate mencapai 500 hektare (Ha) yang berlokasi di Pulai Naik dan Pulau Hoat. Program tersebut diperkirakan akan menyerap tenaga kerja hingga 2.000 orang.
“Masyarakat di Maluku Tenggara sangat berharap program dari Kementerian Kelautan Perikanan ini bisa direalisasikan karena manfaatnya sangat banyak untuk membuka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan di Malra yang pada 2020 mencapai 20,57 persen, dan mendorong percepatan industri,” ujarnya.
Kabupaten Malra merupakan daerah di bagian tenggara Provinsi Maluku yang secara geografis punya potensi pengembangan tinggi di sektor perikanan. Berdasarkan data Pemkab Malra, posisi Malra berada dalam perlintasan dua wilayah perikanan (WPP), yakni WPP714 Laut Banda dan WPP718 Laut Arafura, yang masing-masing punya potensi lestari mencapai 788.939 ton/tahun dan 2,63 juta ton/tahun.
Sementara itu, untuk budidaya rumput laut, Malra juga memiliki lahan potensial sekitar 8.662 Ha, sedangkan lahan yang dimanfaatkan baru 846 Ha atau setara 7 persen saja. Lokasi budidaya rumput laut tersebar di daerah Teluk Hoat Sorbau, Teluk Loan-Kelanit, Pulau-pulau 10, Kei Besar Bagian Selatan dan Teluk Sathean.
Jumlah pembudidaya rumput laut saat ini mencapai 2.026 orang dengan jumlah produksi 24.157,91 ton per/tahun.
ZAN
