Koreri.com, Manokwari– Untuk mendorong ekonomi menjawab persoalan kemiskinan ekstrim maka Pemerintah Pusat (Pempus) diminta bangun investasi besar-besaran di Provinsi Papua Barat.
Hal ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang sangat dinanti-nantikan, sebab tidak ada jalan lain, hanya melalui investasi seperti kawasan ekonomi khusus (KEK) Sorong kemudian kawasan industri khusus Teluk Bintuni harus mulai beroperasi.
Menurut Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw,M.T dengan dilaksanakan dua investasi ini maka dapat merekrut tenaga kerja dari wilayah Papua Barat sehingga dapat menjawab kemiskinan ekstrim tersebut.
“Kalau mengentaskan kemiskinan harus ada langkah-langkah progresif yang besar, investasi seperti kawasan ekonomi khusus (KEK) Sorong dan kawasan industri khusus Teluk Bintuni sudah dapat menjawab persoalan itu,” kata Bupati Petrus Kasihiw kepada wartawan usai mengikuti rapat kerja Bupati/ Walikota se-Papua Barat di Hotel Aston Manokwari, Kamis (4/11/2021).
Dijelaskan Bupati dua periode ini bahwa kalau hanya mengandalkan APBD semata maka sama saja alias tidak ada perkembangan karena itu harus ada gebrakan baru yang bukan setengah-setengah tetapi power full sehingga ada kemajuan.
Pemerintah pusat telah membangun smelter Freeport indonesi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur kebijakan itu sudah pasti menimbulkan kekecewaan pemerintah dan masyarakat Papua secara keseluruhan.
Kasihiw menegaskan Kabupaten Teluk Bintuni pada akhir rapat Bupati/ Walikota se-Papua Barat akan menawarkan untuk direkomendasikan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sorong dan kawasan industri khusus Petro kimia Teluk Bintuni harus jalan.
Karena Kabupaten Teluk Bintuni bersama Kabupaten Sorong dan Raja Ampat sebagai daerah penghasil merasa pemerintah pusat jangan tutup mata untuk Papua Barat.
KENN
Loading ...
