Koreri.com,Manokwari– Mentri dalam negeri (Mendagri) Mohammad Tito Karnavian berikan teguran keras kepada beberapa daerah yang realisasi APBD tahun 2021 sangat rendah, salah satunya Provinsi Papua Barat.
Teguran mendagri tersebut diterima baik Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si sebagai saran perbaikan.
Karena menurut Lakotani bahwa serapan anggaran di Provinsi Papua Barat bukan juga karena pandemi COVID-19 tetapi murni keterlambatan realisasi anggaran.
“Kita terima sebagai sebuah saran perbaikan untuk menjadi catatan kita sehingga kedepan mempersiapkan RAPBD dan penyerapan lebih cepat,” ujarnya usai menyampaikan nota pengantar keuangan RAPBD T.A 2022 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Kamis (25/11/2021) malam.
Sementara itu Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat Drs Enos Aronggear saat di konfirmasi memberikan jawaban menohok.
Dikatakannya bahwa untuk realisasi anggaran hingga akhir November 2021 akan mencapai 78 persen.
Enos akui bahwa ada hambatan atau kendala sehingga mempengaruhi serapan anggaran tetapi bukan karena faktor sengaja yang dilakukan.
“Tetapi keterlambatan itu lebih kepada teknis pelaksanaan pada tiap-tiap OPD, kapan dia mulai pekerjaan itu, kalau sudah mulai pekerjaan baru ajukan tagihan uang muka dan fisik pekerjaan, kalau belum ada pekerjaan mana bisa ajukan tagihan., hal ini yang mempengaruhi realisasi anggaran,” tegas Enos.
KENN
