Koreri.com, Ambon – Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mendorong digitalisasi transaksi keuangan di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dengan menggandeng Pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat.
“Kita tidak bisa menghindar, tetapi juga jangan diam. Artinya dengan segala kekurangan di wilayah Timur ini selalu dengan istilahnya masih banyak kekurangannya, tetapi kekurangan itu bukan berarti tidak bisa,” terang Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Noviarsano Manullang, seusai menyaksikan penandatangan Surat Keputusan Bupati Bursel terkait Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Bursel, yang berlangsung di Kantor BI Maluku, Ambon, Selasa (4/1/2022).
Ia menjelaskan, BI mencoba mengomunikasikan dengan semua Pemda di Maluku supaya wilayah timur tidak tertinggal di zaman modern ini.
Noviarsano berharap dengan adanya TP2DD bisa mendorong daerah di Maluku untuk berkompetisi dan makin meningkatkan iklim investasi.
“Jadi luar biasa memang, kalau tadi Bupati Buru Selatan sudah sampaikan bahwa di kabupaten ini sudah dibangun 60 titik menara telekomunikasi karena itu sangat membantu. Apalagi daerah ini adalah lumbung pertanian. Itu berarti segala distribusi dan segala macam akan tumbuh lebih cepat lagi, Nah, itu butuh kesiapan,” cetusnya.
Noviarsano menilai, Maluku sebenarnya daerah yang makmur dari segi sumber daya alamnya. Hanya saja dari sisi kemandirian keuangan daerah, indeksnya termasuk yang rendah.
“Artinya apa seharusnya Maluku ini punya tingkat kemandirian keuangan itu tinggi, karena mempunyai sumberdaya alam yang luar biasa, Maluku ini kaya mau di darat, lautnya, bahkan dibawah laut juga ada, hanya tinggal bagaimana kita mau mengelolanya itu,” sambungnya.
Bupati Bursel, Safitri Malik Soulisa, seusai melakukan penandatanganan merasa senang dan bangga dengan adanya TP2DD karena nantinya diyakini dapat mendorong percepatan perluasan implementasi, elektronisasi, transaksi di lingkup Pemda.
“Upaya ini tidak dapat berhasil tanpa adanya sinergi yang berkesinambungan antara pihak yang terkait seperti badan pendapatan daerah, badan pengelola keuangan, dan aset daerah dan perbankan baik ditingkat provinsi, kota hingga kabupaten,” bebernya.
Safitri mengatakan, Pemkab Bursel pada 2022 ini telah melakukan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunannya.
Selain itu, Pemkab Bursel juga telah bekerja sama dengan PT. Bank Maluku-Maluku Utara Cabang Namrole terkait dengan sistem pembayaran nontunai, serta dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam upaya mensinergikan data penerimaan.
JFL/BKL
