Koreri.com, Ambon – Rencana Pemerintah Pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) mulai dipertanyakan.
Kejelasan program ini disebut makin tidak jelas, padahal kegembiraan dan antusiasme masyarakat di provinsi “Seribu Pulau” ini menyambut program strategi nasional tersebut cukup tinggi.
Masalah ketidaksiapan Pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan menyambut proyek tersebut pun jadi sorotan.
“Kita tahu bersama bahwa ini semakin hari semakin tidak jelas LIN ini. Maka nanti ada pertemuan anggota DPD RI dan DPR RI Dapil Maluku bersama Gubernur untuk menyampaikan hal terkait tidak jadinya LIN di Maluku,” ujar Legislator Maluku Turaya Samal, S.Hi kepada wartawan, Kamis (10/3/2022).
Sejak awal, lanjut dia, Dewan telah menyampaikan bahwa ketika Maluku menginginkan sebuah infrastruktur yang besar masuk di daerah ini maka mestinya segala halnya dipersiapkan.
“Karena menurut saya, sudah pasti Pemerintah Pusat dalam memberikan sesuatu itu pasti ada master desainnya dan itu yang benar dan yang baik. Jadi intinya datanya harus jelas baik itu dari Infrastuktur, maupun sumber dayanya sehingga benar-benar disiapkan. Jadi tidak adanya kesiapan kita selaku Pemerintah daerah menunjukkan kegagalan kita semua,” bebernya.
Turaya berharap, hal ini bisa dikomnikasikan dengan baik.
“Karena mau lihat sekarang, masyarakat Maluku sudah sangat berharap dan bernyanyi – nyanyi bahwa kita diberikan Pemerintah Pusat sebuah infrastuktur yang besar, menjanjikan kepada kita Maluku dan itu hasilnya untuk menambah PAD kita dan kemudian bagaimana mengelola hasil – hasil perikanan kita dengan baik dan dikemas langsung di sini,” bebernya.
Namun apabila semua ini gagal, maka masyarakat pun akan menganggap Pemerintah pusat hanya memberikan harapan palsu atau permen kepada masyarakat Maluku selama ini terhadap LIN.
“Jadi, harapan saya di bawah Pemerintahan Murad Ismail ini tidak terjadi hal-hal yang selalu hanya sebatas memberikan harapan tapi kemudian itu punah dalam arti harapan palsu,” imbuhnya.
Di lain sisi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku ini meminta Pemerintah pusat terbuka terhadap masalah LIN ini terkait apa masalah sebenarnya hingga sampai hari ini tidak jalan. Bukan kemudian memutuskan tanpa ada informasi kejelasan kenapa gagal atau tidak jalan?
“Mestinya dari awal kalaupun Pemerintah Pusat punya niat baik untuk memberikan kue pembangunan ini ke Maluku maka mereka harus menyampaikan ke Pemerintah Maluku bahwa ini belum selesai atau ini belum terpenuhi agar jangan cuma janji-janji manis Pemerintah Pusat saja kepada kami di Maluku,” tegasnya.
Turaya kemudian menyinggung soal Maluku yang selama sudah berkontribusi bagi Negara melalui kekayaan lautnya.
“Mau lihat, hasil laut kita kaya dan kita daerah kepulauan tapi kenyataannya Undang-undang Kepulauan saja sampai sekarang saja tidak digubris Pemerintah sama sekali. Sekarang ini Maluku di anggap apa? Apa Maluku dianggap kosong? Apa Maluku dianggap tidak punya kontribusi buat Negara ini,” kembali tegasnya.
JFL
