Koreri.com, Ambon – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendukung penuh proses penyelesaian konflik di Pulau Haruku.
Demikian pernyataan Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Sadli Ie kepada sejumlah media seusai rapat dengan Komisi I DPRD Maluku, Rabu (18/4/2022).
“Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Maluku mendudukung penuh proses penyelesaian dengan tetap merujuk pada mekanisme normatif yang di atur UU No 7 tahun 2012,” ungkapnya.
Sadli mengaku ada sejumlah masukan yang diterima dari sejumlah Anggota Komisi I DPRD Maluku.
“Ada sejumlah masukan tadi untuk kita merespon penyelesaian konflik Kariuw ini dan langkah- langkah strategi akan kami lakukan bedasarkan masukan dalam rapat hari ini,” akuinya.
Salah satunya, segera menggelar rapat koordinasi.
“Minimal kita akan lakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk segera membuat tim dan bekerja keras untuk melihat ini,” sambungnya.
Menurut Sadli, semua pihak tidak boleh diam melihat persoalan ini.
“Saya kira kita tidak bisa diam, tapi mari kita bersatu, dan kesimpulan rapat gabungan dari Pemerintah Provinsi, DPRD, Pemerintah Maluku Tengah, DPRD Maluku Tengah, Pangdam, Kapolda dan setekholder lainnya supaya kita mencari langkah – langkah strategi yang tepat mengambil langka penyelesaian konflik Kariuw agar tidak berlama – lama di tempat pengusian,” tegasnya.
Sadli atas nama Pemprov mengaku prihatin terhadap kondisi para pengungsi.
“Maka itu, mari kita bergandeng tangan dan menyatukan presepsi yang sama untuk menyelesaikan konflik Kariuw ini. Kita akan menyurati dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar secepatnya melakukan langkah – langkah percepatan dalam penangangan masyarakat Kariu ini,” tandasnya.
JFL
