Koreri.com, Manokwari– Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan musyawarah rencana pembangunan otonomi khusus (MUSRENBANGSUS) tahun 2022 yang berlangsung tanggal 19 dan 20 April 2022 di Ballroom Aston Niu Manokwari.
Dalam kegiatan Musrenbangsus yang membahas tentang rencana pembangunan strategis program bagi orang asli papua yang mencakup pendidikan, kesehatan, insfrastruktur dan ekonomi kerakyatan tidak dihadiri sejumlah pimpinan organisasi pimpinan daerah (OPD) teknis pengelolah dana otsus.
Ketua Fraksi Otsus (KFO) DPR Papua Barat George Karel Dedaida,S.Hut.,M.Si menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD teknis pengelolah program otonomi khusus.
“Saya sangat kecewa dengan pimpinan OPD teknis pengelolah dana otsus yang ikut terlibat dalam Musrenbang Otsus tahun 2022 dari hari pertama sampai hari kedua, memang ada utusan Kepala bidang, tetapi paling tidak pada pembahasan Musrenbang otsus pertama setelah direvisi maka menjadi peletakan dasar otsus Jilid Kedua ini harus pimpinan OPD hadir supaya membahas kepentingan orang asli papua,” jelas George Dedaida melalui telpon celulernya kepada media ini, Rabu (20/4/2022) malam.
KFO menyebutkan pimpinan OPD yang mengelolah dana otsus besar yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan tidak hadir padahal mereka dibutuhkan kehadirannya dalam membahas program otsus bagi orang asli papua.
Kemudian beberapa OPD yang bergerek meningkatkan perekonomian rakyat OAP juga tidak hadir, pasalnya ketidakhadiran para pengambil kebijakan OPD yang tidak hadir dalam pembahsan dan perencanaan ketika pelaksanaan di lapangan, kemudian program tidak sesuai maka akan menimbulkan konflik bagi orang asli papua.
Tokoh muda Papua asal Kabupaten Sorong Selatan ini menegaskan bahwa program otonomi khusus ini berbeda dengan program lainnya, karena khusus bagi OAP dan sesuai kebutuhan masyarakat yang sudah diserap aspirasinya dari akar rumput.
Sehingga program dituangkan dalam APBD sesuai dengan hasil Musrenbang otsus yang sudah ditetapkan untuk orang asli papua.
“Otsus mau jadi apa kedepan kalau model pimpinan OPD teknis pengelolah dana otsus besar seperti 30 persen pendidikan, 25 persen kesehatan dan lainnya mereka tidak hadir, saya khawatir jadi apa nantinya ini, kita lihat saja kedepan,” tegasnya.
George berharap, pimpinan OPD teknis harus harus untuk membahas bersama elemen yang terlibat untuk membahas bersama, ketika ada kendala tentu dalam diselesaikan bersama. Karena itu OPD bisa koperatif menjawab delematika yang terjadii soal otsus.
Pengalaman otus sebelumnya menjadi dasar pijak untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam otsus kedepan.
KENN
