Koreri.com, Ambon – Pangdam XVI/ Pattimura Mayjen TNI. Richard Tampubolon menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Maluku, bertempat di Mapolda Maluku, Selasa (24/05/2022).
Atas dasar rasa kemanusiaan dan keinginan penyelesaian segera, Pangdam mendorong Bupati Maluku Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku serta pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat proses penanganan paska konflik di Pulau Haruku.
“Lima bulan sudah berlalu dan belum ada langkah- langkah yang nyata dan terencana sebagai upaya tindak lanjut penyelesaian paska konflik Kariu. Kami sarankan agar segera dibuat posko terpadu untuk menentukan dan memastikan langkah tindakan dan target jadwal pencapaiannya” dorongnya di sela- sela acara.
Percepatan penanganan konflik ini diharapkan dapat segera dituntaskan.
Hal itu merujuk kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku, dalam hal ini UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Dalam dialog yang digelar, Pangdam menyatakan Kodam XVI/ Pattimura bersama Polda Maluku akan menjamin keamanan selama pelaksanaan penanganan pasca konflik di Kariu ini.
“Kami, bersama Polda Maluku siap memback-up semua pihak, terutama tim terpadu agar segera mengambil langkah supaya para pengungsi dapat kembali hidup normal berdampingan tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran” tegasnya.
“Semoga apa yang selama ini kita gaungkan, kita upayakan dapat segera membuahkan hasil, sehingga masyarakat Negeri Kariu dan Pelauw dapat hidup bersama kembali dengan tenang, kondusif, berdampingan dan saling menghormati” harap Pangdam.
Turut hadiri sejumlah pejabat TNI dan Polri, diantaranya Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, Danrem 151/ Binaiya Brigjen TNI Maulana Ridwan, Wakil Gubernur Barnabas dan tim terpadu yang dihadiri langsung Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua.
PDP-16
