Koreri.com, Manokwari – Awali tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang, DPR Papua Barat bersama KPU setempat menggelar rapat koordinasi (Rakor).
Rapat koordinasi yang berlangsung tertutup di Ruang Sogun 2 Aston Niu Manokwari, Kamis (21/7/2022) dihadiri Wakil Ketua I DPR Papua Barat Ranley H.L Mansawan, SE didampingi anggota DPR-PB Saul Rante Lembang, ST, MM.
Sedangkan pihak KPU Papua Barat dihadiri Ketua Paskalis Semunya, S.Sos, komisioner Norbertus, S.P., M.Hum, Fatmawati, S.Pd.I dan H. Abdul Halim Shidiq, S.Sos.
Wakil Ketua I DPR Papua Barat Ranley H.L. Mansawan mengatakan, pihaknya mendukung penuh pelaksanaan pemilihan presiden dan pileg yang berlangsung 14 February 2024 dan Pilkada tanggal 27 November 2024 mendatang berjalan aman, tertib dan damai.
Pertemuan awal ini, kata Ranley akan ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat antar Komisi I DPR Papua Barat dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
Baca Juga: DPRD Maybrat Usulkan 2 Nama Calon Pj Bupati, Ini Penjelasan Fraksi NasDem
“Dimana kita tahu bahwa pemilu serentak 2024 ini pandemi COVID-19 masih berjalan, karena itu perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tingkat vaksinasi, berapa persen begitu mungkin data dari dinas kesehatan, kemudian pemutakhiran data, kita perlu jumlah masyarakat yang sudah punya E-KTP maka perlu kehadiran Dinas Dukcapil Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dan keperluan lainnya,” ungkap Ranley Mansawan saat memberikan keterangan persnya kepada awak media usai rakor tertutup dengan KPU Papua Barat.
Politisi NasDem itu mengatakan dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak 2024, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota harus mendukung KPU Papua Barat dengan anggaran operasional untuk memberikan sosialisasi dan bimtek kepada masyarakat tentang sistem tahapan pemilihan umum yang berlangsung dua kali di tahun 2024 nanti.
Baca Juga: Sah! Tujuh Fraksi DPR-PB Menyetujui 21 Propemperda tahun 2022
“Kami DPR Papua Barat siap mendukung kinerja KPU supaya pelaksanaan pemilu dan pilkada berjalan sukses oleh pemerintah dan cermin dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dapat mengharumkan nama provinsi ini,” ujarnya.
Ketua KPU Provinsi Papua Barat Paskalis Semunya, S.Sos mengatakan, proses pemilu dan pilkada tidak terlepas satu sama lainnya, karena proses pilkada sangat membutuhkan hasil pemilu serentak.
Karena itu, dari 11 item tahapan yang tertuang dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 akan diawali dengan verifikasi partai politik pada akhir bulan Juli 2022 ini.
“Disaat pelaksanaan tahapan itu semua KPU sudah menghitung kebutuhan tahapan ini karena itu kami membangun dengan mitra kerja setelah bertemu dengan Pj Gubernur untuk menyampaikan tentang persiapan pemilu, selanjutnya kami sambangi bersama DPR Papua Barat karena mereka sangat membantu dan berperan besar dalam proses pelaksanaan pemilu hingga pilkada serentak,” jelas Paskalis Semunya.
Baca Juga: Ditegur Tito, Waterpauw Akan Hadirkan Konsep Kedaerahan di Anjungan Papua Barat
Paskalis menyatakan dengan menciptakan proses pesta demokrasi yang bermartabat maka KPU mendorong perekaman E-KTP bagi semua pemilih supaya pemutakhiran data harus berkualitas, pasalnya kisruh-kisruh hasil sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi tidak lari dari carut marut data pemilih yang masih perlu dibenahi bersama.
“Ini penduduk Papua Barat, pemilih kita semua maka, KPU tidak berjalan sendiri dan selalu membangun kerjasama dengan mitra lembaga. Kami berharap bisa tindaklanjuti RDP dengan OPD segera dilaksanakan supaya kita bisa aksi cepat di wilayah perekaman,” pungkasnya.
Ditambahkan Semunya, bahwa berdasarkan sistim informasi data pemilih (SIDALIH) yang dikelola dalam daftar pemilih tetap terakhir dengan NIK yang dikeluarkan di Papua Barat sejauh ini masih 19 persen lebih.
KENN
