Koreri.com, Ambon – Komisi I DPRD Maluku melakukan rapat bersama Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun dan Wali Kota Tual membahas penanganan konflik di kedua wilayah.
“Saya juga menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam kepada Bupati yang sangat sensitif yang langsung turun ke tempat konflik dibadingkan dengan kepala – kepala daerah lain,” puji Ketua Komisi I Amir Rumra kepada sejumlah media ruang paripurna DPRD, Rabu (3/8/2022).
Dia mengaku apa yang disampaikannya ini bukan asal bicara.
“Tapi ini jujur dan karena kita Komisi I selalu melihat ini. Kita ambil contoh kecil saja konflik Kariuw – Pelauw yang sampai hari ini saja belum tuntas karena kepala daerahnya cuma berdiam diri saja. Maka dengan itu, sekali lagi saya selaku Ketua Komisi I mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Maluku Tenggara yang mana sudah bisa menyempatkan waktu menghadiri undangan kita hari ini. Biar dengan kesibukan beliau di lapangan menangani masalah konflik, tapi bisa luangkan waktu bersama kami,” akui Rumra.
Ia menilai apa yang dilakukan Bupati Malra menunjukkan suatu usaha dan kerja keras dari seorang kepala daerah yang ingin wilayahnya tetap aman dan masyarakatnya hidup dalam damai.
“Maka dengan itu, kita DPRD sangat meresponi dan mengundang Bupati agar bisa kita bersama-sama mengetahui dan mencari jalan keluar untuk menagani konflik dan karena Kabupaten Maluku Tenggara juga masuk dalam Provinsi Maluku,” sambung Rumra.
Ia berharap Bupati Malra dan Wali Kota Tual tak sendirian saja melihat hal ini, tetapi Pemerintah Provinsi Maluku juga ada bersama-sama dengan kedua kepala daerah.
Rumra tak menampik bahwa memang dalam sisi kewenangan itu betul menjadi tanggung jawab Pemerintah kedua daerah tapi itu membutuhkan koordinasi dengan provinsi.
“Didalam rapat juga mereka menyampaikan persoalan kebutuhan mendesak dengan anggaran sebesar Rp1,2 miliar. Tadi kami sampaikan ke Pemerintah provinsi, ini masuk dana tak terduga atau masuk APBD perubahan. Kita tahu konflik di Malra dan Kota Tual itu tidak merembet ke daerah lain, sementara di wilayah lain sudah merembet ke tempat lain,” bebernya.
Untuk itu, Rumra berjanji Komisi I akan berkoordinasi dengan Penjabat Sekda Maluku agar dana tak terduga segera ditransfer untuk membangun kembali rumah yang rusak dan fasilitas lain.
“Begitu juga di TNI dan Polri di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Soal pembangunan Polres Malra, nanti saat penyampaian aspirasi ke Mabes Polri akan kami sampaikan,” tukasnya.
JFL
