Koreri.com, Ambon – Komisi II DPRD Maluku telah berkoordinasi dengan Bulog Makassar untuk dapat membeli 50 ton beras hasil panen petani Kabupaten Buru yang sebelumnya dilaporkan tidak sesuai persyaratan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II Ruslan Hurasan kepada awak media, Jumat (12/8/2022) menyikapi hasil rapat bersama dengan Bulog dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku terkait hasil panen petani Kabupaten Buru sekitar 50 ton yang tidak jadi di beli.
“Memang dari hasil pertemuan, diketahui memang kadar air yang terkandung dari hasil panen beras petani Buru itu tidak sesuai dengan persyaratan,”ujarnya.
Diakui Ruslan, ada ruang Bulog akan membelinya namun harus ada regulasi yang pasti.
“Komisi II sudah berkordinasi dengan Bulog Makasar dan dalam waktu dekat itu, kita akan konsultasi dengan mereka karena ada beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan itu hasil panennya masih bisa dibeli meski dengan kadar air yang berlebihan,” sambungnya.
Ruslan menekankan soal distribusi hasil panen mereka itu yang nanti dibicarakan.
“Bisa juga nanti ada kerjasama dengan Pemerintah kabupaten/kota, lalu kemudian Pemerintah Provinsi menyiapkan outlet-outlet distribusi, misalkan tunjangan-tunjangan beras ASN itu berasal dari beras hasil panen petani Maluku,” tekannya.
Komisi II bersama Bulog Regional Maluku nantinya akan rapat bersama Kementerian Pertanian dalam hal ini Bulog pusat untuk membicarakan regulasi yang mengatur tentang hasil panen yang dibawa ketentuan itu bisa dibeli oleh Bulog.
“Intinya harus ada regulasi yang pasti sehingga Bulog Maluku tidak mendapat teguran dari Bulog pusat,” pungkasnya.
JFL
