Koreri.com, Manokwari – Tragedi pembantaian sadis terhadap warga sipil pekerja jalan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB), Kamis (29/9/2022) lalu kembali mencoreng wajah TNI – POLRI di Provinsi Papua Barat.
Pasalnya, kejadian serupa bukan baru pertama kali terjadi tapi sudah berulang kali.
Menyikapi itu, Senator Asal Papua Barat M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M,Sip mengatakan, seharusnya aparat keamanan perlu melakukan langkah-langkah antisipasi.
Apalagi kelompok KKB yang melakukan pembantaian terhadap pekerja jalan trans Papua Barat rute Bintuni – Maybrat di dataran Moskona hanya belasan orang.
Karena itu pekerjaan infrastruktur di pedalaman Papua Barat harus dikawal TNI/Polri untuk memberikan rasa aman kepada para pekerja.
“Sehingga kalau tidak ada langkah-langkah antisipasi kedepan dikawatirkan ada kesan bahwa Pemerintah dan TNI/Polri melakukan pembiaran terhadap KKB yang selalu melakukan aksi-aksi brutal secara tidak manusiawi terhadap masyarakat, baik non Papua maupun Papua sendiri dan juga TNI/Polri,” tulis Senator asal Papua Barat yang akrab disapa Pace Batik Merah itu dalam rilisnya kepada Koreri.com, Minggu (2/10/2022).
Dikatakan MSR, bahwa seharusnya Pemerintah, TNI dan POLRI sudah saatnya melakukan pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat dan toko adat yang berpengaruh di daerah dimana daerah asal KKB Tersebut untuk mencari solusi, apabila cara dan tindakan sesuai dengan ketentuan dan SOP dari TNI – POLRI sudah sering gagal.
Masih menurutnya, jika dilihat dari jumlah anggota KKB dibandingkan dengan jumlah TNI/Polri di wilayah Papua Barat ibarat satu berbanding ribuan tapi pada kenyataannya belum juga berhasil menundukkan gerombolan tersebut.
“Menundukkan dalam arti bukan membunuh tapi mampu membujuk dan memberikan pengertian secara baik kepada mereka untuk bisa sadar dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada di negara ini. Apalagi membunuh orang yang tidak bersalah,” katanya.
Lebih lanjut MSR, bila perlu Pemerintah menyiapkan lapangan kerja agar ketika mereka menyadari perbuatan mereka sudah ada aktifitas dilakukan sehingga tidak akan terpengaruh lagi dengan ajakan yang merugikan mereka sendiri.
MSR berharap kepada pihak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota agar dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di daerah-daerah tertentu agar berkoordinasi dengan TNI – POLRI dalam hal pengamanan para pekerja agar tidak terjadi lagi hal-hal yang meresahkan masyarakat apalagi sampai pada tingkat pembantaian dan pembunuhan secara sadis itu.
KENN
